Washington, DC, - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan proses dan hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR yang menetapkan Pilkada melalui DPRD. Meski begitu, SBY menghormati proses politik itu.



"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat . Tapi sekali lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu," kata SBY.

Pernyataan SBY ini disampaikan kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (24/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (25/9/2014) pukul 08.00 WIB. SBY menyampaikan pernyataan khususnya ini dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

SBY mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan politik terkait hal ini. SBY juga masih menunggu laporan lengkap dan faktual dari Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan dan Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf.

Hingga saat ini, SBY mengaku informasi terkait proses di DPR masih simpang siur. "Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan dari New York ke Washingtin, DC, saya ikuti perkembangan dan dinamika politik di tanah air. Meski ada hambatan komunikasi, tapi saya serta staf juga terus memantau serta mengikuti apa yang terjadi. Dengan demikian saya juga mendapatkan informasi dan laporan dari Jakarta," kata SBY.

Dari laporan itu, SBY mengetahui bahwa DPR memilih Pilkada tidak secara langsug. "Saya kira saudara-saudara semua tahu hasil proses politik yang ada di DPR berkaitan dengan UU tentang Pilkada. Hasilnya dalam voting dikatakan DPR memilih Pilkada secara tidak langsung atau bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih DPRD," kata dia.

Dengan hasil ini, SBY menegaskan dirinya kecewa. Sebab, Partai Demokrat sudah menegaskan memilih Pilkada langsung dengan perbaikan. Opsi yang disampaikan PD adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, kata SBY, semua fraksi, baik dari kalangan Koalisi Merah Putih maupun fraksi dari kubu PDIP.

http://news.detik.com/read/2014/09/2...pilkada-di-dpr

saya lihat puan duduknya berdekatan dengan fraksi2 partai demokrat, apa emang dia yang diutus megawati untuk lobi di on the spot?

emang keluarga soekarno terlalu idealis mungkin jadi ga jago dalam berlobi

dari soekarno-megawati-puan

dan juga jokowi terlalu idealis padahal posisi dia cukup bagus buat nge lobi partai lain

dasar negosiasi koalisi partai itu = kursi menteri

kalau jokowi kasih golkar 8-9 kursi menteri dari 34 kursi menteri sebelum pilpres, kepimpinan dia ga mungkin dipersulit dengan gubernur, walikota yang dipilih dari koalisi merah putih selama 2014-2019

terus dia bisa lobi demokrat sebelum pilpres dengan 5-6 kursi menteri

kadang kita ga boleh terlalu idealis dalam politik

apa 8-9 kursi menteri bagi golkar sebelum pilpres = RUU Pilkada Langsung dan 14 persen kursi parlemen ? Kaskuser aja yang jawab

bagi2 kue itu penting apalagi di system multi-party