Media sekarang sudah bukan pihak yang netral. Mereka tak sekedar menyampaikan "berita" tapi juga "opini". Memang faktanya demikian. Maka setiap peristiwa (terutama poilitik dan hukum) maka media juga ikut bermain opini. Terbaru adalah seputar RUU PILKADA. Buktinya? Dibawah ini adalah tulisan Samandanu yang diposting di Kompasiana, 26 September 2014.

RUU Pilkada Disahkan, Media Partisan Jokowi Kelojotan

DPR telah mengesahkan RUU Pilkada yang memuat ketentuan pilkada melalui DPRD. Artinya yang akan memilih adalah DPRD, bukan rakyat seperti yang sudah pernah berlangsung. Pemungutan suara dilakukan pada sidang paripurna malam tadi. Dari 361 anggota DPR, 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung, dan 226 suara yang memilih pilkada melalui DPRD.

Yang memilih pilkada lewat rakyat adalah Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara). Sementara pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara). Meski demikian Demokrat walkout dan memilih untuk tidak memilih.

Media Partisan Jokowi Kegerahan

Pasca keputusan ini, media-media online atau bahkan surat kabar tentu membahas hal ini. Yang bisa ditebak adalah bagaimana pemilihan judul yang dipilih oleh media-media yang selama ini dikenal pro Jokowi JK. Media-media tersebut adalah Kompas, Merdeka, Tribunews, Berita Satu, Liputan6, dan Tempo. Memang banyak yang lain, tapi saya hanya menyebut yang mudah dijangkau. Berikut ini pemilihan berita dari media-media online/berita versi online, pasca disahkannya RUU Pilkada. Ini didapat dari fanpage media tersebut:

Merdeka.com

Judul Artikel: PDIP: SBY itu dipilih langsung rakyat, ternyata ingkar

Caption: Gara-gara keputusan Demokrat yang meninggalkan ruang sidang, PDIP jadi kalah dalam voting. PDIP juga menilai SBY yang dulunya pilihan rakyat malah mengingkari rakyat. Komentar Anda?

Judul Artikel: Sidang RUU Pilkada, PDIP nilai ‘walk out’ Demokrat pencitraan

Caption: Aksi meninggalkan ruang sidang yang dilakukan Partai Demokrat dinilai hanya pencitraan. PDIP menilai harusnya Demokrat tetap memperjuangkan hak rakyat, bukan malah meninggalkan ruang sidang.

Kompas

Judul Artikel: SBY Harus Bertanggung Jawab dengan “Akal-akalan” Demokrat

Caption: Pilihan politik Demokrat, kata Arie, merupakan kegagalan SBY dalam memimpin partainya dan konsisten untuk memperjuangkan pilkada langsung

Tempo

Judul Artikel: Puan Maharani, Kecewa Pilkada Langsung Dihentikan

Caption: Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengaku, sedih dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Liputan6

Judul Artikel: DPR Akhirnya Memilih Pilkada Melalui DPRD

Capiton: SBY: Saya Kecewa dengan Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada

Judul Artikel: Ketua Umum Partai Demokrat Kecewa Hasil RUU Pilkada

Caption: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada. Ia menyatakan kecewa.

Tribunnews

Judul Artikel: PENGKHIANATAN DEMOKRAT, KEMENANGAN OLIGARKIS, DAN KEMATIAN DEMOKRASI(huruf kapital itu sesuai dengan pos di fanpage tribunnews)

Caption: “Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat,” ujar Charles

Judul Artikel: Demokrat Walk Out

Caption: DPR telah mengesahlan pilkada secara langsung melalui DPRD. Dengan demikian usaha Koalisi Merah Putih yang di dalamnya

Metro TV

Judul Artikel: DPR Pangkas Hak Politik Warga Negara

Caption: Manuver Partai Demokrat Dikecam

Berita Satu

Judul Artikel: Kalah Voting RUU Pilkada, PDI-P Minta Maaf Kepada Rakyat

Partai Demokrat Jadi “Dimusuhi”?

Fraksi Partai Demokrat memiliki 148 anggota, ketika mereka walkout, otomatis PDI P dan koalisinya kehilangan kemungkinan menang. Mengingat Koalisi Merah Putih cukup gemuk dan berpotensi menang. PDIP hanya didukung PKB dan Hanura. Kalau PD mendukung PDIP, tentu kemenangan PDIP akan jadi kemenangan telak.

Namun RUU Pilkada telah disahkan, tak mengherankan jika Pak SBY dan Partai Demokrat akhirnya mendapat ‘cercaan’ selentingan dan makian dari sebagian pemerhati politik. Apapun itu selalu ada jalur ke MK, apakah MK akan kembali menolak gugatan seperti gugatan kemarin? Atau memenangkan sang penggugat?

Bagaimana di Kompasiana?

Sudah saya duga, Kompasiana kan ‘anak’ Kompas. Saya tahu artikel sepuh itu akan masuk setidaknya di kolom TA. Benar saja, kan? Dari lima artikel di TA Kompasiana hari ini, semuanya adalah kritik terhadap keputusan DPR. Hanya satu artikel yang mengapresiasi sikap Demokrat, yakni artikel dari Yudhi Hertanto berjudul Dari Paripurna Demokrat “Tampar” PDIP (tapi sudah digeser sama artikelnya Pak Tjipta)

Artikel-artikel politik TA hari ini itu berjudul:

Drama Demokrat VS Drama Korea dan Sinetron Indonesia

26 September Sebagai Hari Berkabung Kedaulatan Rakyat

Walkout Tematik, Permainan Partai Mercy di Tikungan Akhir

Mereka Telah Merampas Hak Kami!!!

Headline? Sama saja ada artikel berjudul Sikap Demokrat Ombang-Ambing Rakyat. Itu adalah judul versi Admin Kompasiana. Versi penulisnya berjudul Dagelan Politik SBY, Demokrat dan Koalisi Merah Putih

Tapi saya bersyukur ada artikel penyeimbang yang telah saya harapkan pagi tadi jadi Headline. Artikel dari Pak Thamrin Dahlan berjudul Reformasi Demokrasi Melalui DPRD, dengan judul asli Koalisi Merah Putih Menunjukkan Taji.

Kompasiana kalau mengilaukan artikel politik memang sangat terlihat berpihak. Pantas saja beberapa teman saya yang kompasianer bilang, eh masih maen di situ? Itu kan media Projo! Plis deh, Pus! Tapi ya saya santai sajalah. Kalau ndak ngeblog di sini, dimana lagi coba? Blog pribadi saya sudah saya tutup soalnya sepi! Hehehe!
AntaraNews.com