Disoraki, 2 Politisi PDIP Ini Walkout dari Rapat UU MD3

Rapat Paripurna lanjutan mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengalami hujan interupsi. Sorakan-sorakan pun mewarnai jalannya rapat para wakil rakyat ini.

Seperti yang terjadi pada anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka saat memberikan interupsi terkait aturan pemilihan pemimpin DPR. Sorakan pun mengalir deras. Menurut Rieke, ada pihak-pihak yang memimpikan jabatan Ketua DPR dan melakukan penggalangan, membuat arus perombakan tata cara pemilihan pimpinan dewan.

"Jelas, ini potret buram demokrasi, hanya karena ambisi menjadi ketua dewan, UU MD3 dipreteli dan mencederai demokrasi dianggap kewajaran," ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Rieke menambahkan, demokrasi menempatkan kedaulatan pada rakyat, bukan di tangan orang per orang, maupun elite politik. Demokrasi harusnya menjadi representasi suara anak negeri.

"Dalam pemilu legislatif, rakyat telah memberikan kepercayaan pada partai politik, termasuk PDIP sebagai pemenang pemilu. Namun suara rakyat ini dipatahkan dengan manuver elite. Saya menilai ada dugaan politik pragmatis dijalankan. Maka, diubahlah Undang-Undang MD3, yang dikhususkan tata cara pemilihan pimpinan dewan," ujarnya.

Rieke menuturkan, tata cara pimpinan dewan yang diatur dalam rancangan UU MD3 saat ini tak lebih sebagai barang dagangan, hanya karena ambisi kekuasaan. "Atas dasar suara rakyat, saya mendesak MD3 tidak ditransaksionalkan. Saya mendesak tunda perubahan MD3."

Usai memberikan interupsi, anggota Komisi IX itu disoraki oleh sejumlah anggota fraksi yang mendukung adanya perubahan di UU MD3. Tak terima, Rieke pun walkout alias berjalan keluar meninggalkan ruang rapat.

"Saya punya hak berbicara, saya punya hak. Walkout gue," tandas Rieke.

Selain Rieke, politisi PDIP Eva Sundari yang sebelumnya memberikan interupsi lebih dulu tak terlihat lagi di ruang rapat paripurna. Ia juga mengalami hal serupa seperti Rieke, disoraki karena pernyataannya. (Ans) (sumber)

Tangis Politikus PDI Perjuangan Usai Walk Out

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi walk out para politikus PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Sabtu, 31 Maret 2012 dinihari, terasa sangat emosional. Sejumlah anggota DPR dari partai moncong putih ini terlihat menitikkan air mata.

Rieke Diah Pitaloka dan Ribka Tjiptaning, misalnya. Rieke, yang anggota Komisi IX DPR ini terlihat menangis tersedu-sedu saat meninggalkan ruang rapat. Ribka Tjiptaning, mantan Ketua Komisi IX DPR ini, pun sama saja. Ribka berjalan cepat meninggalkan ruang rapat didampingi Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mencoba menenangkannya.

Aksi walk out riuh kala para anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meneriakkan yel-yel khas mahasiswa. "Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati," kata mereka seraya menuruni tangga lantai tiga gedung Nusantara II DPR.

Sikap tegar ditunjukkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Nada suaranya tampak bergetar seperti menahan tangis ketika memberikan penjelasan kepada media. Putri Megawati Soekarnoputri ini kecewa dengan cara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin sidang. "Kenapa kami meninggalkan paripurna karena kami melihat ada dua pelanggaran oleh pimpinan sidang, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie," kata dia kepada wartawan.

Dalam sidang, PDI Perjuangan mempermasalahkan soal perpanjangan waktu sidang hingga lewat pukul 24.00. Padahal, menurut tata tertib DPR, pembahasan harus selesai 30 hari sejak pemerintah menyerahkan RAPBN Perubahan 2012.

"Pemerintah menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2012, artinya, hari ini, 30 Maret 2012, adalah hari terakhir pembahasan APBN-P 2012," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuriyanto, dalam sidang. "Sekarang sudah lewat pukul 24.00, sehingga APBN Perubahan tidak bisa disahkan. Perpanjangan waktu sidang adalah pelanggaran terhadap tata tertib."

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, juga mempermasalahkan soal penambahan pasal 7 ayat 6a. Menurut dia, pasal ini sama saja dengan menyerahkan harga BBM bersubsidi ke mekanisme pasar. "Itu artinya sudah melanggar konstitusi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Aria. (Sumber)

Tak Perlu Merasa Dikhianati, PDIP Juga Sering Walk Out

Anggota DPR Gede Pasek Suardika menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak perlu sakit hati atas pilihan Demokrat. Karena tindakan Demokrat tidak salah dan merupakan dinamika demokrasi.

Bahkan, ia menambahkan tindakan walk out Demokrat itu hanya mengikuti partai 'senior' yang lain. Seperti, menurut dia, yang sering dilakukan PDIP dalam rapat paripurna DPR.

Sehingga Demokrat pun pernah merasakan bagaimana pihaknya merasa dikhianati PDIP. ''Tidak perlu sakit hati, PDIP juga sering walkout,'' tutur dia ketika intrupsi rapat paripurna DPR dalam membahas RUU Pilkada, Jumat (26/9)

Hanya saja ia menyatakan saat ini masih ada beberapa anggota fraksi demokrat. Sementara usulan ini berasal dari pemerintah, maka sudah sepatutnya fraksi Demokrat mengawal RuU Pilkada.

Masalah Demokrat memilih langsung ataupun tidak langsung, sejak pagi partainya sudah memiliki pandangan. Bahwa sesuai dengan demokrasi, bahwa pemilihan Gubernur secara tidak langsung sementara bupati atau walikota secarfa langsung.

Akan tetapi sayang pilihan tersebut tidak ada.''Saya rasa apapun pilihannya, bahkan walkout patut dihargai sebagai bagian dari demokrasi,'' ucap dia. Sumber