Jakarta – DPR akhirnya mensahkan RUU Pilkada melalui mekanisme voting pada Jumat (26/9) dini hari. Dalam voting tersebut, sebanyak 226 anggota DPR memilih opsi pilkada lewat DPRD. Sedangkan 135 anggota DPR memilih opsi pilkada langsung.

Partai Demokrat memilih walk out dalam voting tersebut lantaran opsinya untuk memilih pilkada langsung dengan 10 catatan tidak diakomodasi oleh rapat paripurna.

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai partai Demokrat dan SBY sebenarnya berperan penting dalam proses pengesahan RUU Pilkada ini.

Dia menilai Partai Demokrat dan SBY menunjukkan karakter politik yang sulit ditebak lantaran menampilkan sikap yang ambiguitas.

“Partai yang memainkan peranan hingga paripurna nampak sangat alot adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat melalui anggota fraksinya di DPR sukses membuktikan karakter politik SBY yang selalu sulit ditebak. Kesulitan menebak itu tentu bukan karena argumentasi yang jelas, tetapi justru karena ambiguitas sikap yang muncul,”ungkap Lucius di Jakarta pada Jumat (26/9) dini hari.

Menurut Lucius, ambiguitas itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Bahwa perdebatan atau argumentasi RUU Pilkada di penghujung proses pembahasannya mengerucut pada dua opsi yakni Pilkada Langsung versus DPRD.

Dia mengungkapkan bahwa SBY sudah menegaskan sikap demokrat dengan tegas melalui pidatonya yang diunggah melalui Youtube. Bahwa Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung demi membela hak politik rakyat.

“Akan tetapi di saat-saat akhir muncul 10 opsi yang disebut sebagai prasyarat pilkada langsung versi partai demokrat. Pada saat paripurna, 10 syarat ini menjadi substansi yang oleh Demokrat dianggap lebih penting ketimbang substansi pilkada langsung itu sendiri,”tuturnya.

Lucius menilai bahwa jika Partai Demokrat mendukung Pilkada Langsung sebagai sesuatu yang substantif dari Demokrasi, maka mestinya tak perlu melakukan walk out karena opsi itu masih tersedia walau minus 10 syarat yang diajukan. Hitung-hitung 10 syarat itu masih bisa diperjuangkan karena sifatnya sangat teknis.

“Tetapi dengan walk out, Demokrat tak merasa punya tanggung jawab untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi sikap dasarnya yakni mendukung Pilkada Langsung,” lanjutnya.

Menurut Lucius, Partai Demokrat menegaskan ketidakkonsistenannya pada gagasan substantif. Partai Demokrat hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif. Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, bahwa Partai Demokrat itu exist, Partai Demokrat itu penting bagi dirinya sendiri, Partai Demokrat itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting.

“Jadi semua tentang Partai Demokrat sendiri. Partai Demokrat ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan,”kata Lucius.

Lucius menduga bahwa Partai Demokrat dan SBY sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung.

“SBY yang memang gemar mematut diri agar seolah-olah bijak dan pro rakyat beberapa kali bermanuver dengan menolak gagasan pilkada tidak langsung sebagai sikap pemerintah,” tandasnya.

Dia juga menilai bahwa paripurna kemarin menegaskan kesungguhan sikap politik SBY yang menginginkan pilkada melalui DPRD. Semua pernyataan SBY dan Demokrat terkait dukungannya terhadap pilkada langsung harus dianggap sebagai tipu muslihat untuk mengelabui publik seketika.

“Saya kira rakyat sebenarnya sudah pada cerdas menilai sikap SBY dan partainya. Menurunnya suara partai pada pemilu legislatif lalu harus dibaca sebagai hukuman rakyat atas sikap dan perilaku SBY dan Partai Demokrat yang tak hanya dikenal karena banyaknya kasus korupsi tetapi juga keberpihakan yang tak serius pada apa yang dibutuhkan rakyat,” jelasnya.

Pilkada langsung merupakan kebutuhan pokok demokrasi dengan membiarkan mereka terlibat langsung untuk memilih pemimpin. Partai yang menginginkan pilkada melalui DPRD sesungguhnya tidak sedang berusaha atas nama kebutuhan rakyat, tetapi atas apa yang mereka inginkan untuk rakyat.

Sumber