RUU Pilkada, Risma Pasrah kepada Tuhan

Jakarta - Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menolak bersikap setuju atau menolak sistem pemilihan kepala daerah langsung. Namun demikian, Risma sadar bahwa dirinya terpilih lantaran sistem pilkada langsung.

"Saya ini tak punya uang dan berangkat dari birokrat tulen," kata Risma di Gedung Energy di bilangan Sudirman, Kamis malam 25 September 2014. "Saya juga tidak akan berada di posisi seperti ini tanpa ada pilkada langsung."

Terkait RUU Pilkada yang kini telah disahkan DPR, Risma memasrahkannya kepada Tuhan. "Biarkan Dia yang berkehendak," kata dia. "Saya percaya terhadap kehendak Tuhan."

Pemilihan kepala daerah langsung atau berdasarkan partisipasi masyarakat akhirnya tak berlaku lagi. DPR memutuskan menghapus pilkada langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Rapat paripurna memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Priyo Budi Santoso, pimpinan rapat paripurna saat membacakan keputusannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dinihari, 26 September 2014.

Keputusan itu diambil setelah paripurna menggelar voting atau pemungutan suara terkait beleid tersebut. Kubu pendukung pilkada langsung dari poros koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pendukung pilkada melalui DPRD.

Koalisi Jokowi-JK yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu mengumpulkan 125 suara. Jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari Partai GOlkar dan 4 suara dari Demokrat. Namun kubu Prabowo-Hatta yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera jauh lebih unggul dengan 226 suara.

SUMBER......