TEKAPEH


Jakarta (ANTARA News) - Andi Widjajanto, pengamat pemerintahan dari tim transisi Jokowi-JK mengatakan dibutuhkan dana sebesar Rp120 miliar untuk mengubah nomenklatur sebuah kementerian.

"Prosesnya juga tidak sederhana. Bahkan sampai level kabupaten harus ganti plang nama, stempel, hingga kop surat," kata Andi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia hal tersebut bisa berdampak pada pengeluaran yang tidak diperlukan namun di sisi lain masyarakat juga menginginkan pemerintahan yang ramping.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya bersama tim transisi Jokowi-JK, selain membutuhkan dana yang besar perubahan nomenklatur tersebut juga akan memakan waktu hingga enam bulan.

Penjelasan tersebut disampaikan sehubungan dengan agenda pemerintahan calon presiden terpilih Jokowi-JK untuk menyederhanakan sejumlah kementerian ke dalam satu wadah.

Hal tersebut sebagai upaya untuk merancang pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kabinet yang disebut sebagai Kabinet Trisakti tersebut, kata Andi yang sekaligus dosen Ilmu Hubungan Internasional UI itu.

Wacana tersebut menjadi sorotan lembaga Indo Barometer untuk menyelenggarakan diskusi bertema "Strategi Mencapai Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK" di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa.
(SDP-90/Z003)

TEKAPEH

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap menggunakan 34 kementerian dalam kabinetnya. Padahal, saat debat capres dan kampanye, dia berjanji akan membuat kabinet ramping.

Sayangnya, saat disinggung soal komitmennya tersebut, Jokowi malah berkelit dan mengambil contoh yang kurang masuk akal.

"Saya berikan contoh, negara tetangga Malaysia jumlah penduduknya 24 juta kementeriannya ada 24. Nah kita 240 juta penduduknya, kementerian harusnya 240," kata Jokowi saat jumpa pers di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Jokowi beralasan, pemerintahannya nanti, memerlukan sokongan yang kuat dari menteri. Sebab, dia meyakini pemerintahannya akan baik bila disokong oleh menteri yang kuat juga.

"Yang paling penting kita bangun kabinet yang kuat dan siap untuk bekerja, siap laksanakan program-program," terangnya.

Sebelumnya Jokowi menyatakan dalam kebinetnya akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 kursi dari kalangan partai politik pengusung. Namun, dia masih enggan menyebut siapa saja orang-orang yang mengisinya.

"Kita tidak bahas ke sana. Nanti pada waktunya akan disampaikan," pungkasnya. (trk)