Pengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR setelah melalui rapat paripurna nan panas dan penuh dengan interupsi pada Selasa (16/9) kemarin.

Pada saat rapat pengesahan tatib DPR, Fraksi PDIP dan PKB memutuskan walk out, tak ikut mengesahkan tatib itu. PDIP dan PKB memprotes pasal yang mengatur soal tata cara pemilihan anggota DPR

Di pasal 28 ayat 1, terdapat aturan soal pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket. Aturan ini menyesuaikan UU MD3 yang menetapkan soal pemilihan sistem paket ini.

PDIP dan PKB tak setuju Tatib ini disahkan karena pasal di UU MD3 yang mengatur soal sistem paket ini sedang digugat di MK. Jika gugatan itu diterima, maka pasal di Tatib itu harus disesuaikan lagi. PDIP dan PKB ingin pengesahan ditunda, menunggu putusan MK.

Namun apa daya, kekuatan PDIP dan PKB, seharusnya juga dengan Hanura, tak sebanding dengan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan 6 fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS dan PAN. PDIP dan PKB keluar gelanggang, peraturan itu pun disahkan.

Pengesahan ini seolah menjadi kemenangan kedua bagi KMP yang sebelumnya juga telah berhasil mengubah aturan soal jatah kursi pimpinan DPR di UU MD3. Saat itu, PDIP juga walk out. Setelah UU MD3 itu disahkan, PDIP menggugat melalui MK.

Sumur

lagi - lagi, jegal lagi di konstitusi