JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak bisa disamaratakan harus dilakukan langsung atau tidak langsung. Dia menilai perlu melihat karakteristik dari kepala daerah itu sendiri.

“Saya tawarkan jalan tengah dari dua sisi itu. Karena otonomi daerah ada di kabupaten dan kota, maka sudah selayaknya pilkada langsung,” kata Pasek, dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sementara, kata Pasek, untuk pemilihan gubernur, yang terbaik adalah pilkada tidak langsung atau melalui pemilihan di DPRD.

Adapun, sikap resmi Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung pelaksanaan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Pasek, yang sempat berselisih dengan DPP Partai Demokrat karena dianggap sebagai loyalis Anas Urbaningrum ini, berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada juga perlu dilkukan dengan tidak paket. Pilkada tidak paket artinya pemilihan hanya dilakukan untuk kepala daerah sementara wakilnya dinilai Pasek lebih baik dipilih oleh kepala daerah terpilih.

“Sehingga tidak ada kompetisi lagi, selama ini kan bupati dan walikota, serta gubernur berkompetisi. Dengan desain ini, maka akan lebih baik ketatanegaraan kita,”kata Pasek.

Crot dimarih

Pesek asbun aja dikirain rakyat msh bs dibodoh2in kali y ane sorot 2poin aja:
1. Gubernur dipilih DPRD, Bupati/Walkot br dipilih rakyat, ini jelas riskan krn Bupati/Walkot pilihan rakyat berada dibawah kontrol Gubernur yg pilihan DPRD.

2. Soal kompetisi Gubernur dan Bupati/walkot, ga ada yg salah dgn kompetisi, justru itu memacu utk berlomba lbh baik, tinggal liat dr kinerja, kl emg Gubernur bagus ya gak takut kompetisi, kl mo pake pikiran Pesek, ya bubarin aja Liga Indonesia ama PON