Jakarta - Rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah tak dihadiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari Koalisi Merah Putih, Partai Golkar adalah fraksi yang anggotanya paling banyak bolos. Adapun dari kubu penyokong Joko Widodo, adalah Fraksi Hanura.

Merujuk absensi sekretariat DPR hingga pukul 13.00 WIB, jumlah legislator Golkar yang hadir hanya 92 orang. Padahal total anggota fraksinya adalah 104. Sedangkan Hanura hanya 8 dari 17 anggota fraksi. (Baca: KPK: Pilkada oleh DPRD Tak Transparan dan Akuntabel)

Ketidakhadiran legislator dua fraksi ini berpengaruh besar pada paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Sebab paripurna dipastikan berujung pada mekanisme voting terbuka.

Kubu dari poros koalisi Prabowo-Hatta menghendaki pilkada melalui DPRD. Sementara kubu Jokowi-JK menolak penghapusan pilkada langsung. (Baca: UGM Sarankan Penundaan Pembahasan RUU Pilkada)

Ketidakhadiran para wakil rakyat itu sekaligus menyeimbangkan kekuatan kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK bila digelar voting. Sebab jumlah legislator yang berada di bawah kubu Prabowo-Hatta sebanyak 233 orang. Adapun dari kubu Jokowi-Jk ditambah Partai Demokrat mencapai 237 orang. Selisihnya hanya 4 orang.

Legislator PDI Perjuangan, Arif Wibowo, berupaya menggaet kekuatan dengan melobi anggota fraksi kubu Prabowo-Hatta. Bila berhasil, kata dia, kubu Jokowi-JK bakal menang dalam voting. "Tapi mari kita lihat nanti," ujarnya.

Nusron Wahid dari Fraksi Golkar menyatakan sebagian anggotanya tidak perlu dilobi. Mereka sudah menetapkan diri untuk mendukung pilkada langsung. "Ini persoalan hati nurani," katanya.

Namun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan lobi yang dilakukan PDI Perjuangan tidak akan mempan. Dia meyakini partai yang berada di garis koalisi Prabowo-Hatta masih tetap solid. "Saya sering dihubungi orang PDIP tapi saya katakan tidak bisa (mendukung pilkada langsung).

sumur

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar banyak ihwal rapat paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang masih berlangsung hingga kini. "Saya enggak tahu apa hasilnya nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 25 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan)

Ahok mengaku tetap mengikuti perkembangan lewat siaran televisi hingga rancangan itu disahkan. Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR, pengesahan undang-undang yang mengundang kontroversi biasanya rawan dengan isu yang menjatuhkan setiap kubu. "Ada isu kali ini mau disogok Rp 150 juta," tutur Ahok. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

Ahok tak menjawab saat ditanya siapa sumber informasi tersebut. Yang jelas, ujar dia, berdasarkan konstelasi perolehan kursi di DPR, sidang paripurna ini akan mengegolkan pemilihan kepala daerah langsung. Terlebih, belakangan, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mengisyaratkan mendukung pemilihan langsung. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

Keputusan akhir akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Namun, hingga kini, kesepakatan belum tercapai. Fraksi di DPR masih terbelah dalam menyikapi RUU Pilkada. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, setuju dengan pilkada langsung. Sedangkan PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, mendukung pilkada melalui DPRD. Adapun Demokrat mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat. (Baca: Soal Pilkada Langsung, Partai Golkar Terbelah)

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya berkukuh pada opsi ketiga dalam sidang pengesahan revisi UU Pilkada tingkat II DPR hari ini. Opsi ketiga Demokrat itu yakni setuju pilkada langsung tapi dengan sepuluh syarat.

Menurut Max, posisi partainya tersebut adalah hak asasi setiap partai untuk memiliki aspirasinya. "Kami menjadi penentu bagi diri kami sendiri," kata Max ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah sidang paripurna diskors, Kamis sore, 25 September 2014.
sumur

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Golkar di DPR tak satu suara soal pilihan tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Sebelumnya DPP Partai Golkar telah menginstruksikan agar seluruh anggota fraksi mereka mendukung pilkada tidak langsung.

Berdasarkan catatan Kompas.com, jumlah anggota fraksi Golkar yang hadir pada saat pengambilan keputusan RUU Pilkada sebanyak 94 orang. Dari jumlah itu, 11 orang memilih opsi pilkada langsung.

Sementara itu, jumlah anggota fraksi Golkar yang memilih pilkada tidak langsung sebanyak 73 orang. Sisanya, sebanyak sepuluh orang tidak memberikan dukungan baik kepada pilkada langsung maupun tidak langsung.

Dari sebelas pendukung pilkada langsung dari Fraksi Partai Golkar antara lain Nudirman Munir, Oheo Sinapoy, Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, Zainudin Amali, dan Chairuman Harahap.sumur

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, mengatakan langkah politik Partai Demokrat dengan melakukan walk out dalam Rapat Paripurna DPR soal Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah membuka jalan terang bagi pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebenarnya, Heri menjelaskan, langkah politik Fraksi Partai Demokrat tersebut sudah dapat dibaca saat ketua sidang Priyo Budi Santoso, memberikan kesempatan kepada FPD menyampaikan pandangannya setelah lobi. "Saya membaca ketika Benni K Harman menyampaikan pandangan Demokrat yang pertama, sebenarnya gelagat bahwa Demokrat akan mengambil langkah WO sudah ada tanda-tanda," kata Heri Budianto kepada JPNN, Jumat (26/9) dini hari.

Namun kemudian, kata Heri, sidang terlanjur ricuh yang kemudian sempat di skor untuk beberapa saat. Berikutnya, ketika lagi-lagi Benni K Harman menyampaikan pandangan kedua, aroma akan WO itu semakin semerbak.

Langkah poltik ini, semakin membuka jalan bagi kemenangan KMP dalam keputusan soal RUU Pilkada via DPRD.

"Saya kira Demokrat tau konsekuensi pilihan politik mereka tersebut. Dan Demokrat juga tahu, dengan WO maka pilihan lewat DPRD akan memenangi voting," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini.

Seperti diketahui, setelah terjadi perdebatan alot Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan bahwa Pilkada dilaksanakan lewat DPRD.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting. Alhasil, yang memilih Pilkada langsung hanya 135 orang, dan lewat DPRD 226 orang. sumur