Kalla: Tak Ada Jatah Menteri untuk Koalisi Merah Putih
KAMIS, 18 SEPTEMBER 2014 | 18:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintahannya tak memberikan jatah kursi menteri untuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Meski begitu, Kalla mengaku masih membuka pintu bagi anggota Koalisi Merah Putih yang hendak bergabung dengan pemerintahan yang dia pimpin bersama presiden terpilih Joko Widodo.

Anggota Koalisi Merah Putih yang bergabung, kata Kalla, bukan tak mungkin bakal mendapatkan kursi menteri. "Kalau ada yang masuk sebelum tanggal 20 Oktober 2014, kami akan masukkan (ke kabinet)," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta, Kamis, 18 September 2014.

Jusuf Kalla menegaskan tak akan mengubah arsitektur kementerian jika ada partai dari kubu seberang yang bergabung. Dia mengatakan jumlah menteri tetap 34 orang, yang terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai politik. "Jadi, ya 16 menteri (dari partai politik) itu saja, tidak ditambah," katanya.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, saat ini baru dua partai yang dikabarkan sedang merapat ke kubu pemerintah 2014-2019, yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. "Itu informasi yang saya baca," katanya. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)

Jusuf Kalla mengaku saat ini sudah mengantongi 100 lebih nama calon menteri. Dia dan Joko Widodo sedang menimbang-nimbang calon-calon tersebut. "Dari 100 tersebut tak ada yang dari Koalisi Merah Putih," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...si-Merah-Putih


PPP, PAN, dan Demokrat Diprediksi Akan Tergoda Kursi Menteri Jokowi
Rabu, 17 September 2014 | 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jatah 16 kursi menteri yang sudah disiapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk kader partai politik diyakini akan membuat parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tergoda.

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat merupakan tiga partai yang paling mudah dirayu. PPP, kata dia, adalah partai pertama yang paling berpeluang bergabung dalam koalisi pemerintah karena saat ini sedang mengalami konflik internal.

Hamdi meyakini, pascakonflik, partai berlambang kabah itu akan segera mengalihkan dukungannya. (Baca: Drama Politik PPP)

"PPP juga kan sejak dulu saat menentukan dukungan di pilpres juga sudah terpecah, karena hanya Suryadharma ke Prabowo," kata Hamdi di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) sore.

Partai kedua yang berpeluang ikut bergabung, kata Hamdi, adalah PAN. Dia menilai, PAN juga sejak awal ragu dalam menentukan langkah koalisi saat pilpres lalu. Dia memprediksi, hal serupa akan kembali terulang.

"Waktu itu karena hanya dapat posisi wapres dari Hatta Rajasa saja mereka ke Prabowo. Sekarang kan sudah tidak bisa dapat wapres," ujarnya.

Terakhir, lanjut Hamdi, Partai Demokrat yang selama ini setengah hati berada di Koalisi Merah Putih. Hamdi menjelaskan, sikap Demokrat yang sejak awal menyatakan akan menjadi penyeimbang menandakan keinginan mereka untuk bermain dua kaki.

Adapun sisanya, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, menurut prediksi Hamdi, tak akan tergoda kursi menteri karena memiliki ideologi yang bertolak belakang dengan Jokowi-JK.

"Sudah susah kalau itu, sudah beda jauh ideologinya, bahkan cenderung sudah saling tidak suka," ujar Hamdi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...Menteri.Jokowi


Jokowi Persilakan PPP dan PAN Usulkan Nama Menteri
Sabtu, 20 September 2014 20:08 WIB

JAKARTA, TRIBUN - Presiden terpilih Joko Widodo mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amant Nasional (PAN) mengusulkan nama-nama kandidat menteri apabila sudah resmi bergabung.

"Silakan ajukan usulan mengenai nama-nama (menteri)," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di rumah dinas kegubernuran DKI, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).

Jokowi yang masih memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, bukan berarti pihaknya membagi-bagi jatah kursi menteri. Ia menegaskan partai hanya mengusulkan, namun ia yang memutuskan.

"Tidak ada (jatah menteri). Yang memutuskan semuanya presiden," ujar Jokowi.

Mengenai peluang dua partai yang sebelumnya tergabung di dalam Koalisi Merah Putih, mantan Wali Kota Surakarta ini mengungkapkan kans bergabungnya PPP dan PAN sebesar 80 persen.
"Kalau dipersenin ya 80 persenlah," tutur Jokowi
http://jabar.tribunnews.com/2014/09/...n-nama-menteri

Puan: PDIP Menunggu Langkah Demokrat - PAN - PPP
Rabu, 27 Agu 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengkonfirmasi bahwa Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sedang mendekat ke PDIP.

"Komunikasi informal sudah selalu dilakukan, tapi ini tergantung ketua umum masing-masing. Jadi, kami masih menunggu (langkah) ketua umumnya," kata Puan kepada Tempo sebelum memasuki Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa, 26 Agustus 2014.

Puan, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Politik PDIP, ini berharap agar ketiga partai tersebut dapat secepatnya merapat ke PDIP dan bersama-sama dengan partai-partai koalisi pengusung Joko Widodo membangun bangsa Indonesia ke depan.

Terkait apakah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, turut serta dalam pembagian struktur kabinet dalam Pemerintahan Joko Widodo, juga pembagian jatah menteri untuk partai-partai koalisi pengusung Jokowi, Puan menjawab bahwa pihaknya belum berbicara sama sekali mengenai hal tersebut. "Belum ada. Berapa jumlah posisi kabinet saja belum tahu. Kok dipaksa-paksa," katanya.

Semua nama calon menteri yang beredar di tengah masyarakat, kata Puan, sekarang masih dalam usulan untuk kemudian dipilih, diseleksi, dan diputuskan oleh Jokowi. (Baca: Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY Ketimbang Ical)

"Tapi, tentu saja masalah pembagian, perwakilan dari setiap provinsi, apakah itu Barat, Timur, Tengah, dan lainnya, itu tentu saja menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mewakili aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah," kata Puan.
https://id.berita.yahoo.com/puan-pdi...222100793.html

------------------------

Sudah saatnya Golkar, Demokrat, PKS, dan parpol Islam lainnya spt PPP dan PAN, belajar hidup jadi oposan sejati!