Mpu Jaya Prema

PADA saat gencar-gencarnya ada slogan “Bali Tolak Reklamasi” seperti sekarang ini, ternyata pantai di Bali mengalami kritis yang luar biasa. Sebagian besar pantai di Bali, baik di ujung barat, selatan maupun timur mengalami abrasi yang demikian parah. Jika ini dibiarkan maka Pulau Bali akan terus mengecil dan ini sangat mencemaskan baik dari sisi skala (kenyataan yang bisa dilihat) maupun dari sisi niskala (tingkat kesucian secara religi). Seharusnya bukan “Bali Tolak Reklamasi” yang dikumandangkan, tetapi “Bali Tolak Abrasi”.

Bagi warga Bali yang beragama Hindu, laut adalah tempat suci untuk melebur segala kekotoran. Setiap air di daratan, apakah itu dari gunung atau dari danau, apakah air itu kotor atau bersih, sesampai di laut dilebur oleh Dewa Baruna menjadi suci. Karena itu upacara melasti, baik dalam kaitan dengan Hari Raya Nyepi maupun pada saat piodalan di pura yang besar, dilakukan di laut dan pantai yang landai adalah sarana untuk ritual. Bukan saja dalam kaitan dengan Dewa Yadnya, juga dalam kaitan dengan Manusa Yadnya, seperti melukat dan mebayuh, banyak pantai dijadikan sarana memuja ke laut.

Begitu pula Pitra Yadnya, laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dan pantai menjadi tempat untuk ritual seperti nganyud maupun yadnya nyegara gunung. Jadi, pantai di Bali haruslah diselamatkan dari abrasi. Penyelamatan pantai dari rongrongan abrasi ini bukan semata-mata untuk kepentingan nelayan, apalagi cuma untuk kepentingan pariwisata. Ini untuk kepentingan umat termasuk yang tinggal di gunung-gunung.

Tetapi apa yang terjadi saat ini? Pantai mengalami abrasi dan sepertinya luput dari pegiat lingkungan. Di Kabupaten Tabanan, pantai yang panjangnya 37 km kini tinggal 10 km yang masih tergolong asri. Setiap tahun abrasi itu meluas dan Pemkab Tabanan disebut-sebut tak punya dana untuk menyelamatkan pantai itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tabanan, Gusti Ngurah Anom Antara, menyebutkan kerusakan pantai ini terjadi di kawasan Pantai Kedungu, Pantai Nyanyi, Pantai Yeh Gangga dan Pantai Kelating. Pantai-pantai ini adalah tempat melasti untuk umat Hindu di Kecamatan Kediri dan Kerambitan. Di Kecamatan Selemadeg pun kerusakan pantai cukup memprihatinkan. Dari Pantai Soka sampai Pantai Selabih (perbatasan dengan Kabupaten Jembrana) bahkan ada dua gempuran, abrasi karena terjangan ombak laut yang ganas dan erosi karena tanah yang rentan longsor dari darat.

Di Kabupaten Jembrana pun abrasi pantai tak bisa dianggap enteng. Lihat Pantai Medewi sampai Pantai Prancak, sudah banyak tanah penduduk yang diterjang ombak dan lahan pertanian pun jadi mengecil. Jangankan untuk melasti, untuk menyandarkan jukung nelayan saja sulit.

Di kawasan selatan Bali, dari Pantai Padang Galak ke timur sampai ujung Karangasem, abrasi demikian memporak-porandakan pantai. Berkali-kali tempat melasti di Padang Galak harus dipindahkan. Masih syukur Kodya Denpasar punya dana untuk memasang penghalang di laut, tentu bersama masyarakat pengelola wisata di kawasan Sanur dan Padang Galak sehingga abrasi bisa sedikit dijinakkan. Tetapi lihat di sekitar Pantai Lebih. Kini warung-warung pinggir pantai sudah diungsikan ke daratan yang aman di dalam dan balai tempat memuja di saat ritual melasti juga sudah digusur ke dalam. Belum ada upaya untuk memasang tanggul pengaman ombak di pantai seperti di kawasan Sanur. Yang sangat memprihatinkan juga tentulah kawasan wisata Desa Candi Dasa sudah lama tergerus abrasi, meski pun pantai di sana jarang dipakai melasti.

Jika tanggul pengaman ombak di pantai terlalu mahal, semestinya langkah pengamanan abrasi ada pada reklamasi, meski pun reklamasi juga diamankan dengan cara pembuatan tanggul lebih dulu, tapi lebih murah biayanya. Itu yang dilakukan di luar Bali. Jadi reklamasi bukanlah sesuatu yang ditolak mentah-mentah jika dimaksudkan untuk menahan abrasi yang artinya melestarikan pantai.

Nah, sekarang seperti ada penolakan reklamasi di seluruh Bali dengan gencarnya kampanye “Bali Tolak Reklamasi”, baik lewat baliho, spanduk maupun di media sosial. Padahal yang dimaksudkan dengan penolakan itu adalah “menolak reklamasi di Teluk Benoa”. Kasus Teluk Benoa ini memang jadi berita hangat yang dipelihara terus-menerus. Di situ disebut-sebut akan ada reklamasi dan disebut-sebut pula untuk kepentingan investor. Sejauh mana hal ini benar, apakah reklamasi atau revitalisasi (penyelamatan alam kembali), apakah benar juga untuk investor, seharusnya tidak merembet ke bagian lain kawasan Bali. Sebut saja penolakan itu sebagai “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” atau sejenis, bukan “Bali Tolak Reklamasi”. Pantai di Bali membutuhkan reklamasi di tempat-tempat yang memungkinkan untuk itu dan reklamasi ini bukan untuk kepentingan investor, tetapi kepentingan umat Hindu yang mayoritas di Bali. Janganlah karena menolak reklamasi di Teluk Benoa menjadi gerakan menolak reklamasi di seluruh pantai Bali. Ini akan membuat pemerintah gamang untuk bertindak. Kalau pemerintah gamang jangankan penduduk. Akibatnya pantai tambah hancur dan ritual melasti makin kesulitan mendapat tempat.

Bahaya lain dari gerakan “Bali Tolak Reklamasi” yang seharusnya terbatas pada “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” adalah pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. Sudah ditetapkan bandara ini akan dibangun di Pantai Kubu Tambahan dengan mereklamasi 600 hektar laut. Jalan ini ditempuh agar sawah petani dan kawasan pemukiman tidak digusur. Di banyak negara sudah lazim ada bandara yang menjorok ke laut dan sesungguhnya Bandara Ngurah Rai pun hasil dari sebagian reklamasi. Nah, apakah bandara Bali Utara itu akan ditolak juga karena lahannya dari reklamasi? Kalau juga ditolak berarti menolak pemerataan pembangunan di Bali.

Jadi, mari ganti slogan “Bali Tolak Reklamasi” dengan “Bali Tolak Abrasi” demi ketentraman umat Hindu di Bali. Akan halnya penolakan reklamasi di Teluk Benoa biarlah itu menjadi kasus khusus untuk kawasan setempat saja. (*)Sumber