Kecapean, Dokter Tunda Operasi Pasien

TANJUNGPANDAN-Keluhan disampaikan oleh orang tua pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Belitung yang anaknya menjalani perawatan. Pasalnya, Atun, 39, warga Tanjungpandan, Kabupaten Belitung merasa anaknya ditelantarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Belitung karena tidak jelasnya jadwal operasi yang semula direncanakan pukul 15.00 WIB, Senin (21/4).

Informasi yang berhasil dihimpun Babel Pos (INDOPOS Group), Atun memiliki anak yang bernama Bayu, 18, dan dirawat di RSUD Kabupaten Belitung setelah mengalami tabrak lari pada Sabtu (19/4) malam. Karena menderita cedera cukup parah, oleh pihak RSUD Kabupaten Belitung disarankan untuk dirawat dan harus menjalani operasi.

”Anak saya pasien tabrak lari malam minggu lalu, karena cukup parah jadi masih dirawat dan katanya mau dioperasi. Namun janji semula pukul 15.00 hari ini (kemarin, Red) dibilang tidak jadi karena dokter yang mau mengoperasi kita dapat info kecapean. Tapi kan ini anak saya masalah nyawa masa ditelantarkan seperti ini,” kata Atun saat dikonfirmasi via ponselnya, kemarin sore.

Sempat dikabarkan dokter yang akan melakukan operasi bernama dr Hotma, lalu karena dr Hotma beralasan banyak melakukan operasi mengaku kecapean. Selanjutnya Atun mendapat penjelasan operasi digantikan oleh dr. Widodo L Tobing. ”Tapi terakhir sampai jam setengah empat juga tidak ada kabar sampai sekarang.

Ini kan soal nyawa, anak saya perutnya sudah keras karena mungkin kram, malah dibilang tidak ada asisten yang bantu nyiapin alat, jadi kita merasa ditelantarkan,”sebut Atun. Sementara mendapat keluhan warga ini, wartawan harian Babel Pos berusaha mencari konfirmasi pihak RSUD Kabupaten Belitung. Namun konfirmasi ke Direktur RSUD Kabupaten Belitung, dr Ikhwan Gusnadi hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Begitu dengan pesan singkat yang menanyakan kejelasan informasi hal ini belum dibalas. (trh/jpnn) http://www.indopos.co.id/2014/04/kec...si-pasien.html

RSUD Depati Hamzah Kekurangan Dokter Spesialis

Rakyat Bangka - PANGKALPINANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Dari sejumlah dokter spesialis yang saat ini ada, bahkan beberapa diantaranya adalah dokter mitra yang dibayar untuk melayani pasien yang berobat di RSUD.
“Saat ini RSUD secara umum memiliki 20 orang dokter spesialis. Bidang spesialisnya lengkap seperti spesialis bedah, anak, penyakit dalam, dan obgyn (kandungan-red). Sejumlah dokter spesialis itu ada yang merupakan dokter mitra,” kata Direktur RSUD Depati Hamzah, Ristum Alamsyah kepada Rakyat Pos, Selasa (16/9/2014).
Menurut Ristum, jumlah dokter spesialis yang ada saat ini belum ideal. Idealnya menurut dia, jumlah dokter spesialis sebanyak 40 orang. Solusi yang akan diambil oleh pihak RSUD untuk mencukupi jumlah tersebut, adalah dengan merekrut dokter mitra.
“Untuk solusi khusus bagi dokter mitra, kita akan kerjasama dengan universitas seperti Unsri atau Universitas Indonesia (UI). Kita upayakan walau terkendala masalah biaya dan fasilitas, seperti rumah dan kendaraan operasional,” ujarnya.
Dikatakan Ristum, Pemkot juga berupaya merekrut tenaga dokter spesialis pada penerimaan CPNS tahun 2014. Namun sayangnya hingga saat ini, kata Ristum dari formasi yang disiapkan saat ini masih ada dua formasi yang belum juga ada pelamarnya, yaitu dokter spesialis bedah dan dokter spesialis penyakit dalam.
“Kabarnya belum ada pelamar. Padahal kita harapkan bisa memenuhi kuota dokter spesialis kita. Mungkin pola pemikiran dokter ini enggan terikat dinas dan cenderung mau membina karir di rumah sakit swasta dan praktek pribadi. Namun begitu kita harapkan ada pelamar pada bagian dokter spesialis,” harapnya.
Pemkot Pangkalpinang, ditambahkan Ristum, sudah berupaya memberikan insentif besar kepada para dokter spesialis yang mau mengabdi di ibukota Provinsi Babel. Walau terbilang lebih kecil dibandingkan dengan insentif dokter di daerah lain, nilai insentif yang disiapkan oleh Pemkot lumayan besar.
“Pangkalpinang sudah mensetarakan insentif sebesar Rp 8 juta sebulan. Memang idealnya insentif itu Rp12 juta. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain seperti di Sungailiat sebesar Rp10 juta, nilai tersebut sudah cukup layak untuk insentif dokter di Pangkalpinang,”pungkasnya.http://www.rakyatbangka.com/2014/09/rsud-depati-hamzah-kekurangan-dokter.html [JI/RB]

Senin, Gaji Dokter RSUD Belitung Cair

TANJUNGPANDAN-Nasib gaji dokter RSUD Kabupaten Belitung pada pelayanan Jasa pelayanan JKB (Jaminan Kesehatan Belitung) yang belum dibayar 6 bulan terakhir Rabu (16/7) kemarin menuai titik terang.

Titik terang tersebut usai DPRD Belitung mempertemukan pihak-pihak terkait yakni Direktur RSUD Belitung, Ikhwan Gusnadi, Kepala Dinas Kesehatan, Dr.Suhendri, Sekertaris Daerah (Sekda) Karyadi, Asisten II Mirang Uganda, serta sejumlah perwakilan dokter dan pegawai RSUD Belitung.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Belitung ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Taufik Rizani. Bahkan dalam pertemuan tersebut tidak hanya perwakilan dokter saja, melainkan di ikuti oleh sekitar 50 orang pegawai RSUD Belitung.
"Tujuan kita hanya itu saja, meminta kejelasan dari manajemen rumah sakit,"kata dr.Fadilah dalam kesempatan tersebut.
Menurut dia, berlangsungnya pelayanan JKB di RSUD Belitung sejauh ini memang sudah berjalan 7 bulan. Walaupun sebelumnya memang diketahui bahwa dana tersebut tersisa hanya 2 bulan untuk pembayaran yaitu pada bulan Januari-Februari.
"Nah untuk maret sampai kesini nya bagaimana?. Bagaimana dengan nasib masyarakat kalau anggaran JKB kita sudah tidak cukup lagi. Kita sudah pernah menyerahkan itu kepada direktur rumah sakit tapi kenapa sekarang muncul persoalan seperti ini,"sebutnya.
Sementara dr. Widodo mengungkapkan, sebelumnya, pemecahan jasa pelayanan JKB tersebut memerlukanperaturan mengenai pembangian Jasa Pelayanan JKB tersebut. Sebab, kata dia, antara Pemkab Belitung dengan dan pihak RSUD Belitung masing-masing mempertahankan oendapatnya.
"Kita sudah 4 kali, pertama dengan Bupati, pak Sekda, dan pak wabup 2 kali, itu sudah kita kejar sejak Januari lalu. Disini kita lihat tidak ada kesinambungan," ucap Dr.Widodo.
Sekda Pemda Belitung, Karyadi usai pertemuan mengatakan, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan JKB pegawai dan dokter tersebut lantaran ada kerterlambatan administrasi dari pihak rumah sakit.
"Itu bukan kesalahan, tapi kemungkinan hanya keterlambatan administrasi saja di merekanya (RSUD-red). Kalau untuk anggaran tidak ada masalah, karena sebelumnya memang sudah dianggarkan. Yang penting ada gak dana segarnya dari kas rumah sakit untuk membayar itu,"ungkap Karyadi kepada Radar Bangka, kemarin (16/7).
Manajemen RSUD Belitung, jelas Karyadi, saat ini memang menggunakan dua sistem keuangan, ada dana yang dari APBD dan ada dana yang dari BLU (Badan Layanan Umum), secara langsung dibebaskan dalam pengelolaan keuangan.
"Jadi memang ada biaya-biaya tertentu, pos-pos tertentu yang mereka keluarkan sendiri melalui ketentuan yang belaku melalui BLU ini. Termasuk Jasa Pelayanan JKB ini. Kita di pemda tidak ada masalah dan itu kembali ke mereka semuanya,"tukas Karyadi.
Sementara, Ketua DPRD Taufik Rizanimenegaskan, agar permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan. Ia pun meminta Direktur RSUD untuk segera menyelesaikan persoalan agar tidak berlarut.
"Kita minta cepatlah menyelesaikan ini, kita minta sebelum lebaran. Kalau untuk kekurangan anggaran JKB itu kita minta kepala dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan kita, jangan sampai bertele-tele,"pinta Taufik Rizani.
Direktur RSUD Belitung, Dr.Ikhwan Gusnadi mengakui bahwa untuk jasa pelayanan JKB tersebut sejauh ini sedang dilakukan pembahasan penghitungan. Sebab keterlambatan sebelumnya juga lantaran lama menunggu keluarnya SK (Surat Keputusan) Bupati Belitung yang baru keluar pada tanggal 6 Juni 2014 lalu.
"Seharusnya SK nya Januari sudah keluar. Soalnya kemarin untuk tahun ini dari 7 Januari sudah kita ajukan. Kalau SK nya keluar pasti akan kita proses cepat. Kita sudah berupaya mengejar kesana-sini, bahkan sempat mau putus asa,"sebut Dr.Ihkwan Gusnadi kepada Radar Bangka.
Dia menjelaskan, dalam pencairan dana tersebut tidak cukup hanya mengandalkan SK Bupati Belitung saja sebagai kekuatan hukum. Dimana dalam manajemen RSUD Belitung, pihaknya juga harus membentuk peraturan Direktur melalui tim perumus.
"Perlu diketahui dalam tim perumus itu tidak ada keterlibatan saya. Soalnya nanti takutnya otoriter. Tapi hari ini sudah selesai dan sedang dihitung oleh tim kita. Kemungkinan Senin (21/7) selesai, termasuk pembayaran dan itu dibayarkan menggunakan dana BLU, dengan anggaran 30 persen dari hasil pelayanan itulah jasanya," jelasnya.(tas).http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/23442/senin-gaji-dokter-rsud-belitung-cair.html

Wabup Minta RSUD Terbuka Dan Transfaran

Tanjungpandan, Sidaknews.com – Wakil Bupati (Wabup) Belitung Erwandi A. Rani mengharapkan, polemik antara dokter dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Belitung, dapat diselesaikan dengan kepala dingin.
Ia menginginkan para dokter dan direktur RSUD Belitung untuk duduk satu meja dalam penyikapi konflik internal yang terjadi.
“Ya kalau seperti ini kan rumah sakit terkesan tidak harmonis, apalagi harus mencuat ke publik, seharusnya tidak seperti itu.
Caranya yang salah, seharusnya disampaikan dengan baik-baik dan duduk satu meja itu lebih bagus,” kata wabup kepada media ini, Jumat (12/9) kemarin.
Dalam penyelesaian persoalan ini, kata wabup, dirinya tidak ingin menyikapi hanya mendengar penjelasan dari satu pihak. Bahkan wabup meminta, baik dari para dokter maupun manajemen rumah sakit untuk terbuka. Sehingga pokok permasalahan yang selama ini mencuat bisa terselesaikan.
“Kita inginnya semua ada keterbukaan. Jangan gengsi, jangan ego, selesaikan dengan kepala dingin. Semuakan bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya seharusnya saling buka diri. Harapan saya dari manajemen rumah sakitlah, karena mereka kan membawahi dokter-dokter ini, mudah-mudahan dengan keterbukaan semua bisa menerima dan mengerti,” sebutnya.
Wabup berharap, apabila sudah menyampaikan persoalan dengan cara duduk satu meja dan diperolehnya kesepakatan antara para dokter dan pihak manajemen rumah sakit, maka kesepakatan itu akan segera dilaksanakan. Bahkan bukan tidak mungkin akan membuat suasana rumah sakit semangkin harmonis kedepannya.
“Tapi kesepakatan yang telah dibuat nanti jangan sampai didiamkan saja, tapi dilaksanakan jangan sampai mencuat lagi dikemudian hari atau satu bulan kedepan, nah itu kan tidak benar. Saya minta kalau sudah terbentuk kesepakatan, segera dilaksanakan dan jangan menunda-nundan,” tukasnya.
Wabup menghimbau kepada seluruh elemen untuk tidak terpancing dengan situasi saat ini. Sehingga kondisi rumah sakit bisa berlangsung dengan kondusif, dan pelayanan tetap berlangsung seperti biasa. “Kita harap juga masyarakat tetap tenang seperti biasa, pasien-pasien juga tenang, ini semua tidak ada persoalan, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Kalau darurat tetap akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Ketika media ini menjumpai salah seorang pasien bernama wawan (36) sangat menyesalkan polemik ditubuh management ini sering terjadi sehingga mengganggu dan membuat keresahan fasien .Seperti beberapa waktu yang lalu adanya demo dokter spisialis sehingga ada fasien yang batal operasi,apa ini tidak memprihatinkan,” kilahnya.
Belum lagi keluh kesah pegawai medik dan staf yang mengeluhkan sampai enam bulan tidak dibayarkan jasa medik mereka. (Ans)http://www.sidaknews.com/wabup-minta...an-transfaran/

Dokter RSUD Layangkan Mosi Tak Percaya

TANJUNGPANDAN - Sehari pasca mogok. Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Belitung melayangkan mosi tak percaya terhadap manajemen RSUD Belitung.
Dalam surat tertulis itu disebutkan, manajemen rumah sakit sudah tidak kondusif lantaran penuh pertikaian dan saling mencurigai. Bahkan Direktur RSUD Belitung disebut-sebut tidak mampu mengatur kinerja staf manajemen dan fungsional untuk mencapai prestasi kerja dan pelayanan kesehatan dengan optimal.
Surat penyataan sikap yang melampirkan tandatangan 25 orang dokter ini diterima langsung Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung, Mahader Basti.,SH. Secara global politisi PBB ini mengatakan bahwa para dokter tersebut kini sudah krisis kepercayaan kepada Direktur RSUD, dr.Ikhwan Gusnadi.
"Saya sudah terima surat pernyataan sikap itu, dan mereka secara langsung mengantar surat itu kepada saya. Ada 10 orang dokter. Mereka menganggap sudah krisis kepercayaan terhadap direktur rumah sakit,"ungkap Mahader Basti kepada Radar Bangka, Rabu (10/9) kemarin.
Menindaklanjuti adanya surat pernyataan sikap tersebut, kata dia, pihaknya secepatnya akan melakukan kajian dan memfasilitasi untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Sebab para dokter dalam surat itu meminta bahwa kepemimpinan direktur rumah sakit sekarang untuk bisa dilakukan pengkajian kembali.
"Ya mereka meminta seperti itu, termasuk juga meminta sikap tegas dari Bupati. Kita juga perlu mengambil sikap, karena ini sebuah ancaman, soalnya kalau tidak mereka akan melakukan eksen kembali untuk menghentikan tindakan-tindakan layanan medis,"sebutnya.
Sebelumnya, lanjut Mahader, dirinya sudah menyarankan untuk tidak melakukan aksi mogok kerja kembali. Sebab, nantinya bukan hanya membuat konflik di tingkat internal rumah sakit, kendati akan menjadi gejolak bagi masyarakat secara keseluruhan. "Dampaknya nanti menjadi satu konflik layanan publik. Kita sudah minta untuk lakukan rapat koordinasi di manajemen mereka dengan para dokter-dokter. Kita tidak mau mendengar dampak yang terjadi oleh ketidakpuasan dan apa-apa yang belum terjawab para dokter-dokter spesialis berdampak kepada layanan publik," tukasnya.
Direktur RSUD Belitung, dr.Ikhwan Gusnadi menyebutkan dirinya sudah mendapat kabar bahwa para dokter melayangkan surat pernyataan sikap mengenai krisis kepercayaan kepada dirinya. Namun menurut dia, itu bukan persoalan panjang yang kini harus ditanggapinya. "Tidak masalah buat saya, kalau saya salah silahkan adu kan, saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Kalau tidak suka tidak masalah, diberhentikan juga tidak masalah, saya disini bukan cari popularitas,"pungkasnya. (tas)http://www.radarbangka.co.id/berita/...k-percaya.html

Kasus Korupsi Alkes, Mantan Dirut RSUD Bangka Selatan Ditahan

Liputan6.com, Toboali - Dokter Franseda, Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Bangka Belitung, langsung ditahan di Rutan Tua Tunu Pangkal Pinang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan.

"Tersangka langsung diamankan ke Rutan Tua Tunu Pangkal Pinang selama 20 hari ke depan, dengan tujuan agar penanganan perkara korupsi ini cepat diselesaikan," kata Kepala Kejari Toboali Promono Mulyo di Toboali, Jumat 5 September 2014.

Menurut dia, dalam perkara kasus korupsi alat kesehatan ini pihaknya mengamankan uang ratusan juta rupiah yang akan digunakan sebagai barang bukti.

"Uang Sebanyak Rp 603 juta berhasil diamankan dan akan dijadikan barang bukti dalam persidangan nanti," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain direktur yang menjadi tersangka utama, pihaknya juga akan menjerat pelaku lain yang terlibat dalam perkara kasus korupsi alat kesehatan yang menggunakan APBD sebesar Rp 14 miliar.

"Tersangka juga bisa berasal dari pihak lain selain dari pihak birokrat, namun saat ini masih dalam tahap penyelidikan," kata dia.

Dia mengatakan, pelaku akan dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk sementara baru satu yang diamankan dari dugaan korupsi penggadaan alat operasi ini," ujarnya.

Sementara dr Franseda ketika dikonfirmasi belum mau memberikan komentar. "Untuk saat ini belum ada yang ingin disampaikan," kata dia saat memasuki mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan Tua Tunu Pangkal Pinang. (Ant)http://news.liputan6.com/read/210167...elatan-ditahan

RSUD Babel Beralih Fungsi Jadi Tempat Mesum Muda-mudi

Reportasebangka.com, Sungailiat - Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Bangka Belitung yang terletak didesa Air Anyir kecamatan Merawang yang dibangun dengan dana 120 M kini kondisinya sudah berubah diduga jadi ajang kencan para kawula muda, tua dan arena balapan liar.

Demikian pantuan Reportase Bangka di lokasi rumah sakit umum daerah Babel, Rabu (16/4/14).

Bahkan ada sebagai bangunan dari rumah sakit tersebut kini belum dikerjakan maksimal atau mencapai angka seratus persen diselesaiakan, diduga syarat dengan penyimpangan sehingga masalah ini masih dalam proses penyelidikan dua instani penegak hukum yakni Polda Babel dan Kejati Babel.

Sementara itu kepala Dinas Babel Dr. Mulyono ketika akan dikonfimasikan Reportase Bangka di kantornya menurut stafnya kepala dinas masih rapat dengan stafnya jadi belum bisa di temui.(DNY)http://reportasebangka.com/berita/13...esum-muda-mudi