Soekarno Akan Menangis Bila Tahu Kekayaan
Papua Habis Dikeruk ASu
Presiden Soekarno tahu kapitalisme
pertambangan akan menerkam Indonesia bulat-
bulat. Maka sejak awal Soekarno tak mau ada
pemodal asing berkuasa. Dia menolak saat para
pengusaha Amerika Serikat hendak membuka
usaha tambang di Papua.
Tahun 1961, Soekarno berpendapat baru 20
tahun kemudian pemerintah bisa mengeluarkan
izin perusahaan tambang asing beroperasi.
Berarti sekitar tahun 1981. Saat itu Soekarno
yakin Indonesia sudah memiliki ahli-ahli
pertambangan sendiri sehingga tak hanya jadi
jongos, tetapi bisa menjadi rekan. Para
pengusaha asing pun tak bisa mengeruk
kekayaan alam seenaknya.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno
benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia
dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi
menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar
Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada
15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh
Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang
membahas nasionalisasi perusahaan asing di
Indonesia.
Soeharto yang mendukung pemodal asing,
datang ke sana menumpang helikopter. Dia
menyatakan kepada peserta rapat dia dan
Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi
perusahaan asing itu.
"Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno
juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,"
kata Asvi saat dihubungi merdeka.com.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and
Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-
April 1996, Lisa Pease menulis pada awal
November 1965, Langbourne Williams, ketua
dewan direktur Freeport, menghubungi direktur
Freeport, Forbes Wilson.
Williams menanyakan apakah Freeport sudah
siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson
hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu.
Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan
izin karena Soekarno masih berkuasa.
Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa
30 September. Jenderal Soeharto memulai rezim
baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken
pengesahan Undang-undang Penanaman Modal
Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan
asing pertama yang kontraknya ditandatangani
Soeharto.
Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam
Papua.
Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons
atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon
(358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg
di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang
91 persen penjualan emas perusahaan induknya.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport
McMoran, total penjualan emas Freeport
sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6
miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan
tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima
penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan
induknya.
Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada
kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta
(Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga
meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD
4,16 miliar pada periode sama tahun
sebelumnya.
Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti
satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75
persen masing-masing untuk tembaga dan perak.
Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding
keuntungan diperoleh Freeport.
Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang
Garsberg akan habis pada 2021. Freeport
mendapat kesempatan memperpanjang kontrak
dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak
pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport
mendapatkan hak kelola tambang di Mimika
pada 1991. Akankah dengan renegoisasi
Indonesia akan mendapat sesuatu yang lebih?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jero Wacik terang-terangan menyebut Freeport
masih enggan membahas renegosiasi kontrak
bagi hasil tambang. Pemerintah Indonesia seolah
tak berkutik diatur Freeport.
"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit,
apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus
dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-
tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di
kantornya, Rabu (22/5).
Hebatnya Freeport, mereka juga bisa menolak
permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
yang akan mengirim menteri ESDM dan
menakertarns mengusut lokasi longsor tambang
yang menewaskan 28 pekerja. Entah kenapa SBY
menurut saja ketika Freeport menolak dua
pejabat itu.
"Semula menteri ESDM, Tenaga Kerja akan
berangkat ke lokasi. Tapi permintaan dari
Freeport di Tembagapura, sementara mereka
ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas.
Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran
pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat
sampai situasinya tepat," kata SBY di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin (20/5).
Luar biasa, menolak permintaan presiden saja
Freeport berani.
Kalau Soekarno melihat kekayaan alam dikeruk
luar biasa, pejabat Indonesia dilecehkan oleh
Amerika Serikat dan kapitalisme mengoyak
Papua, pasti Soekarno akan menangis.

sumber blog spesial facebook