PD Dukung Pilkada Langsung, PKS: Menang Kalah dalam Politik Biasa
Ramdhan Muhaimin - detikNews

Jakarta - Partai Demokrat menyatakan dukungannya untuk Pilkada langsung. Partai Koalisi Merah Putih, PKS tidak mengkhawatirkan sikap politik PD.

"Kalau PD kan sepengetahuan saya lebih cenderung versi ketiga. Tidak A dan tidak B, tapi C. C itu tidak ke Merah Putih, tidak juga ke yang pro Pilkada langsung keseluruhan," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS Almuzammil Yusuf saat transit di Dubai International Airport untuk ke Yordania dalam rangkaian kunjungan delegasi DPR ke Palestina, Jumat (19/9/2014).

Muzammil menjelaskan, versi ketiga yang dimaksud lebih dekat dengan yang diajukan pemerintah di awal, yaitu pemilihan gubernur melalui DPRD, dan pemilihan kepala daerah langsung di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, wacana langsung atau tidak langsung dalam pilkada bukan wacana baru.

Saat dirinya duduk di Komisi II, pembahasan RUU Pilkada sempat stagnan tahun 2012. Namun pasca Pilpres wacana ini menguat kembali karena kuatnya polarisasi politik.

"Sebenarnya dalam partai-partai sendiri banyak wacana, tidak Seluruhnya satu suara dukung langsung atau tidak langsung. Dampak Pemilu legislatif lalu yang banyak money politics-nya, memicu wacana ini jadi hangat lagi di internal masing-masing partai," ucapnya.

Pemilu legislatif lalu bagi anggota yang kini duduk di komisi III ini, mendorong perubahan konstelasi di partai politik dan kalkulasi politik. Diakuinya, pemilu legislatif yang baru saja usai adalah yang terburuk dibanding pemilu legislatif sebelumnya.

Lalu, bagaimana jika voting RUU Pilkada nanti kubu pro Pilkada langsung menang setelah dukungan PD?

"Bagi kami ya tidak masalah, menang kalah biasa dalam politik," pungkasnya.

Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf menegaskan DPP PD mendukung Pilkada langsung sebagaimana disampaikan Ketua Harian DPP PD Syarif Hasan.

"Kita akhirnya memilih Pilkada langsung. Tetapi PD memberikan opsi setelah mendengar aspirasi masyarakat," kata Nurhayati di Hotel Borobudur, Jakpus, Jumat (19/9).

Namun Nurhayati menegaskan, PD memutuskan mendukung Pilkada langsung asalkan memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat misalnya soal kelayakan calon dan transparansi pembiayaan Pilkada.

"Atau tentang ongkos 'kendaraan' dan banyaknya birokrat yang tidak jadi timses calon tertentu tiba tiba non job karena terpilihnya calon baru yang membawa gerbongnya sendiri," terangnya.

"Kalau 10 syarat ini terpenuhi maka PD ingin memperbaiki yang sudah ada," tambahnya.

Selain itu, PD tidak menginginkan RUU Pilkada dicabut oleh pemerintah dengan alasan pembahasan RUU Pilkada telah masuk dalam tahap akhir dan perumusan RUU Pilkada telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Nurhayati menegaskan dengan sikap PD yang memberikan persyaratan pada RUU Pilkada, maka partainya ingin berada di posisi penyeimbang antara koalisi Jokowi JK dan koalisi Merah Putih.

detik