JAKARTA - Upaya mewujudkan kemandirian dalam
pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan
keamanan (alpalhankam) dengan menumbuhkan industri
pertahanan dalam negeri terus dilakukan.
Keberadaan UU Nomor 16/2012 tentang Industri
Pertahanan diyakini telah membawa pengaruh besar
terhadap kebangkitan industri pertahanan di Tanah Air.
Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri
Pertahanan (KKIP) Said Didu mengungkapkan, saat ini
kemampuan industri pertahanan dalam negeri memang
masih kalah dibandingkan luar negeri. Jika dibuat skala
0-10, maka dirinya memberikan nilai rata-rata industri
pertahanan 5.
“Amerika Serikat itu 10, Rusia juga 10, Korea Selatan 8,”
katanya di Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Dia menuturkan, nilai akan semakin tinggi jika industri
pertahanan mampu melakukan hal baru. Misalnya, untuk PT
Dirgantara Indonesia bisa memproduksi pesawat tempur,
PT PAL bisa menghasilkan kapal selam, dan PT Pindad bisa
membuat senjata kaliber besar.
“Kendala kita ada di kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia. Kalau ini benar-benar disiapkan, 10-15 tahun
lagi kita bisa,” tuturnya.
Saat ini, kata Said, banyak produsen pertahanan luar negeri
yang tertarik untuk bekerja sama dengan industri
pertahanan dalam negeri. Beberapa contoh yang telah
melakukan kerja sama yaitu Airbus Military, dan
perusahaan propelan dari Prancis.
“Dampak UU ini, industri pertahanan asing berebut untuk
masuk,” beber dia.
Dia menambahkan, dalam UU Industri Pertahan tersebut
telah mewajibkan untuk pengadaan alpalhankam semua
harus berasal dari dalam negeri, kecuali yang belum bisa
diproduksi di dalam negeri.
Jika harus impor, maka harus memenuhi sejumlah
persyaratan antara lain 85 persen nilai pengadaan harus
bisa kembali ke dalam negeri dan dari 85 persen itu, 35
persen di antaranya berupa kandungan lokal dan offset
yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan industri
pertahanan dalam negeri.
(kri)

Sumber : Sindonews.com