TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mempertanyakan tidak efisiennya penggunaan anggaran oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono di beberapa pos. Ia mengaku bingung dengan adanya biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 30 triliun.

"Perjalanan dinas mencapai Rp 30 triliun itu untuk apa, anggaran rapat Rp 18 triliun itu rapat apa? Lalu ada biaya-biaya kantor. Saya sudah hafal," katanya saat acara penyerahan roadmap bidang perekonomian oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Four Season, Kamis, 18 September 2014.

Jokowi berjanji, dalam pemerintahannya nanti, akan ada potongan anggaran-anggaran yang tidak penting demi efisiensi keuangan negara. "Saya dan Pak JK ini pengusaha. Pengusaha, uang serupiah-dua rupiah saja dihitung," katanya.

Selain melakukan efisiensi, Jokowi berkomitmen memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Ia mengimbau para pengusaha membayar pajak tepat waktu. Jokowi mengatakan banyak pengusaha yang memiliki nomor pokok wajib pajak, tapi enggan membayar pajak. Tak sedikit pula, kata dia, yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.

"Kan, sudah dapat income, harusnya taat bayar pajak. Kita lihat ruangannya masih sangat terbuka. Bukannya mau memeras. Potensinya besar sekali, ruang fiskal harus diperlebar," katanya.