“Masalah reklamasi Tanjung Benoa itu sesungguhnya masalah sederhana kalau saja kita mau melihat permasalahannya dengan jujur tanpa ada kepentingan politik tertentu atau untuk menjatuhkan pejabat tertentu. Reklamasi sebagai upaya menambah lahan baru, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan bisnis, bukanlah sesuatu yang buruk.

Di banyak negara hal itu dilakukan, di negeri ini pun banyak pula dilakukan. Kawasan Ancol yang kini sebagian berdiri Taman Impian Jaya Ancol adalah lahan bekas reklamasi. Perluasan bandara Ngurah Rai pun sesungguhnya reklamasi yang terbatas, yang tidak menimbulkan masalah, mungkin karena terlalu kecil. Memang diakui Mpu Prema, untuk Bali reklamasi Pulau Serangan masih ada yang mempertanyakannya—seperti atrah dan kelanjutan dari projek tersebut.

Inilalu dijadikan pembanding karena pascareklamasi belum ada kejelasan arahnya akan ke mana. Padahal secara teknis dan dampaknya belum tentu sama antara reklamasi di Serangan dan Teluk Benoa.
Ada orang yang sok idealis dengan menyebutkan lahan di Bali harus tetap dipertahankan. Hutan dan sawah subur harus tetap seperti dulu, malah jika perlu ditambah.

Namun, mereka juga tiap hari mengeluh soal kemacetan di Bali. Jalan di Bali sangat terbatas, Denpasar-Gilimanuk hanya ada satu jalur jalan, di sana berjubel mobil pribadi, truck besar dari Jawa, sepeda motor yang tiap bulan bertambah ribuan. Lalu mereka menghujat, kenapa pemerintah tidak punya pikiran untuk membangun jalan baru? Nah, ketika ada rencana membangun jalan bypass (kemudian diwacanakan menjadi jalan tol) Denpasar – Soka – Seririt – Gilimanuk, mereka pun berteriak: jangan jual tanah Bali kepada investor, pertahankan sawah Bali. Yang mana yang benar?

Penduduk Bali pasti bertambah, penduduk pendatang pun bertambah. Jelas ini perlu lahan baru untuk perumahan, belum lagi untuk tempat usaha mereka. Lihat saja pertumbuhan perumahan di kawasan Bali, luar biasa. Berhektar-hektar sawah sudah jadi perumahan dan poster jual tanah kapling terserak di sudut-sudut jalan. Rumah yang dibangun pun banyak untuk kalangan “yang hidup sederhana”, cukup dua kamar dengan lahan hanya setengah are. Pembelinya penjual bakso, penjual pecel lele. Berapa lahan subur yang dialih-fungsikan?

Harus ada terobosan untuk mengatasi alih lahan ini, yang tidak sekedar mengimbau penduduk agar tak menjual tanah, slogan yang lebih besar “jangan jual murah Bali”. Penduduk perlu rumah, Bali perlu jalan lebih luas dan lebih banyak agar bisa bergerak. Ada yang meramalkan lalu lintas di Bali akan krodit luar biasa empat tahun mendatang kalau tak ada terobosan baru. Kawasan bisnis pun perlu lahan, ini hukum ekonomi, manusia bertambah kepentingan bertambah.

Bahaya lain dari gerakan “Bali Tolak Reklamasi” yang seharusnya terbatas pada “Tolak Reklamasi Teluk Benoa” adalah pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. Sudah ditetapkan bandara ini akan dibangun di Pantai Kubu Tambahan dengan mereklamasi 600 hektar laut. Jalan ini ditempuh agar sawah petani dan kawasan pemukiman tidak digusur.

Di banyak negara sudah lazim ada bandara yang menjorok ke laut dan sesungguhnya Bandara Ngurah Rai pun hasil dari sebagian reklamasi. Nah, apakah bandara Bali Utara itu akan ditolak juga karena lahannya dari reklamasi? Kalau juga ditolak berarti menolak pemerataan pembangunan di Bali.

Jadi, mari ganti slogan “Bali Tolak Reklamasi” dengan “Bali Tolak Abrasi” demi ketentraman umat Hindu di Bali. Akan halnya penolakan reklamasi di Teluk Benoa biarlah itu menjadi kasus khusus untuk kawasan setempat saja.”





Namun Politisi lain di Bali Politisi PDIP lainnya, Made Arjaya mengatakan, penolakan rencana reklamasi itu bermotif politis, yaitu ingin menyudutkan Gubernur Pastika. Ia mensinyallir, penolakan tersebut karena masih adanya dendam politik pada pilgub Bali. Nah ini mungkin gak ya memang ada penolakan politis kayak gini?

Sementara Bendesa Adat Tanjung Benoa, Nyoman Wana Putra merasa heran mengapa ada semacam perlakuan yang beda terhadap Teluk Benoa. Padahal Pulau Serangan, Pantai Sanur bahkan Pelabuhan Benoa pernah direklamasi. “Yang lain kok bisa direklamasi, kenapa Teluk Benoa kok sepertinya dipersulit,”kata Wana Putra. Terkait aksi penolakan terhadap rencana reklamasi, Putra mengaku, penolakan tidak datang dari warga asli Benoa. Umumnya datang dari luar, bahkan sebagian besar tidak dikenal.

Bener kan ada Pro kontra di kalangan masyarakat Bali. Coba deh agan agan ini pintar menimbang-nimbang.

Referensi Tambahan
1. http://akuindonesiana.wordpress.com/...kukan-di-bali/
2. http://posbali.com/sebagian-masyarak...ung-reklamasi/
3. http://m.jurnas.com/news/148603/Toko...antara/Daerah/
4. http://posbali.com/reklamasi-tak-ber...ma-dan-budaya/
5. http://www.mpujayaprema.com/index.ph...f=pstd&idp=247
6. http://www.mpujayaprema.com/index.ph...f=pstd&idp=405

[CENTER][img]http://s.kaskus.id/images/2014/09/18/2959251_20140918113953.jpg[/img][/CENTER]