JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra ingin menghentikan karier Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemerintahan DKI Jakarta. Mereka ingin menjegal Ahok melalui uji materi Undang-Undang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sedianya, DPP Partai Gerindra ingin mendaftarkan pengajuan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Namun, rencana itu ditunda.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya memutuskan menunda pendaftaran uji materi sampai disahkannya revisi UU Pemda oleh DPR.

"Setelah pengesahan (UU Pemda) yang baru, kan mau disahkan DPR. Jadi nanti UU Pemda yang baru (diuji materi)," kata Habib ketika dihubungi, Kamis.

Awalnya, kata Habib, pihaknya ingin menguji materi Pasal 29 ayat (2) UU No 32/2004 yang mengatur pemberhentian kepala daerah. Dalam ayat tersebut, kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, dan melanggar larangan bagi kepala daerah.

Habib menjelaskan, pihaknya ingin agar ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Pihaknya ingin pemberhentian bisa dilakukan meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Ia lalu memberi contoh kasus Ahok di DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Pihaknya ingin Ahok bisa diberhentikan sebagai pemimpin DKI jika hanya Gerindra yang mencabut rekomendasi dukungan.

"Jika salah satu parpol menarik, maka menjadi tidak cukup syarat pengusungan calon (15 kursi DPRD). Tanpa kursi Gerindra, PDI-P tidak cukup (usung calon)," kata Habib.

Habib menambahkan, uji materi akan dilakukan lantaran dalam draf RUU Pemda hasil revisi tidak ada aturan seperti itu. Dalam draf revisi, aturan pemberhentian kepala daerah hanya ditambah klausul bahwa presiden dapat memberhentikan kepala daerah.

Ketika ditanya apakah rencana uji materi itu secara khusus untuk menghentikan karier Ahok, ia menjawab, "Enggak, bisa secara keseluruhan. Kalau kita kebut dan cepat selesai (uji materi diterima), maka implikasinya ke Ahok."

Ia lalu menyinggung sikap Ahok yang keluar dari Partai Gerindra. Habib menyebut Ahok amnesia karena dia bisa menjadi wakil gubernur lantaran dicalonkan Gerindra. Pihaknya tidak ingin kepala daerah bisa begitu saja meninggalkan parpol pengusung setelah terpilih.

"Orang kayak Ahok ini bahaya bagi demokrasi kita. Dia malah mutilasi sejarah," ucapnya.

Habib menambahkan, pihaknya siap menghadapi kritikan dari kepala daerah dan publik atas rencana tersebut. Menurut dia, pihaknya ingin agar para kepala daerah lebih baik maju dari jalur independen jika ingin melepas pertanggungjawaban terhadap konstituen parpol setelah terpilih.

"Jangan curang. Maju dari parpol karena enggak mampu lewat independen, lalu parpol dianggap jadi penyakit," pungkas Habib.