Ayunda W Savitri - detikNews


Jakarta - Partai Demokrat (PD) akan menyampaikan sikap resmi soal RUU Pilkada hari ini. Sejumlah elite PD sebelumnya sudah menyatakan partai berlambang bintang mercy ini akan mendukung pilkada langsung.

Penyampaian sikap resmi akan dilakukan di Kantor DPP PD di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014) pukul 10.00 WIB. Sudah ada persiapan jumpa pers di lobi kantor pemenang Pemilu 2009 itu.

Ada sebuah meja panjang lengkap dengan empat kursi yang dipersiapkan untuk jumpa pers. Belum jelas benar siapa yang akan menyampaikan sikap resmi PD. Informasi yang dihimpun yang akan bicara adalah Ketua Harian PD Syarief Hasan.

Suasana di kantor itu pukul 09.20 WIB ini masih sepi. Belum ada keramaian, hanya sejumlah wartawan yang bersiap menanti jumpa pers.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono sudah menyatakan partainya mendukung pilkada langsung. PD berubah sikap dan kini berlawanan dengan Koalisi Merah Putih yang mendorong pengembalian pilkada lewat DPRD.

[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/18/093550/2693668/10/partai-demokrat-akan-sampaikan-sikap-resmi-soal-ruu-pilkada-pagi-ini [/URL]




Ini 10 Syarat Partai Demokrat Dukung Pilkada Langsung

Ayunda W Savitri - detikNews



Jakarta - Partai Demokrat (PD) resmi mendukung pilkada langsung. Dukungan ini disertai dengan 10 syarat agar pilkada langsung berjalan lebih baik.

"Yang menjadi pilihan PD adalah pilkada yang dilakukan langsung dengan catatan harus ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang dimasukkan dalam RUU," kata Ketua Harian PD Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Kesepuluh syarat dari PD yaitu berupa aturan atau pasal-pasal tambahan di RUU Pilkada.

Aturan-aturan ini diyakini PD akan mengurangi ekses negatif pilkada langsung.

"Kalau 10 poin ini dimasukkan, maka secara tegas PD memilih pilkada dilakukan secara langsung baik gubernur, bupati dan wali kota,"ujar Menkop UKM ini.

Berikut 10 poin dari PD yang disampaikan Syarief Hasan:

1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikota.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Maksudnya adalah, kalau seseorang ingin maju melalui partai A, maka umumnya dikenal
ada mahar dan sebagainya, bagi PD harus dilarang.

6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam.

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dari calon atas keputusan pendukung.

"Kalau ini dilanggar, PD ingin calon yang melanggar tersebut didiskualifikasi. Semua poin itu ingin kita masukkan ke RUU Pilkada yang
sedang berjalan dan akan selesai pada
pembahasan tingkat 1 dan dilanjutkan
selanjutnya," pungkas Syarief.

[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/18/110429/2693829/10/ini-10-syarat-partai-demokrat-dukung-pilkada-langsung [/URL]


Kalimat tebal : ada yang kerasa langsung. Darimana datangnya lintah

Baca juga :

Fraksi PD DPR Harus Ikuti Perintah DPP Dukung Pilkada Langsung


PD Balik Badan di RUU
Pilkada, Koalisi Merah
Putih Gelar Rapat Sore Ini