Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyadari pemerintahannya tidak akan kuat tanpa dukungan politik yang memadai di Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi kekuatan koalisi pendukungnya di DPR kalah jauh dari kubu lawan, yakni Koalisi Merah Putih.

Duet Jokowi-Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Di parlemen koalisi lima partai ini menduduki 207 kursi. Sementara kubu lawan yakni Koalisi Merah Putih yang merupakan gabungan Partai Gerindra, PPP, PAN, Golkar, dan PKS 'menguasai' 292 kursi di DPR.

Melihat peta kekuatan tersebut, bukan tidak mungkin sejumlah kebijakan Jokowi-JK akan diganjal di DPR. Sejumlah cara pun ditempuh Jokowi agar pemerintahannya kuat.

Cara pertama adalah dengan merekrut 16 kader partai politik untuk duduk di kabinet sebagai menteri. Selain kader dari partai pendukung, Jokowi-JK juga membuka peluang politisi dari Koalisi Merah Putih untuk menjadi menteri.

Jokowi mengatakan dipilihnya 16 politisi menjadi menteri untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan DPR yang berisi kader-kader parpol. Dia ingin memastikan pemerintahannya tak dihambat di DPR dengan menempatkan kader parpol di kursi menteri.

"Ini berkaitan dengan dukungan politik, dukungan parpol, hubungan antara pemerintah dan dewan. Itu semua dikalkulasi," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014)

Di Balai Kota Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2014) Jokowi kembali mengungkap satu cara 'mengamankan' kebijakannya dari serangan kubu lawan, yakni Koalisi Merah Putih.

Pria yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu berencana mengangkat seorang Kepala Staf Kepresidenan. Salah satu tugas Kepala Staf Kantor Presiden adalah menjadi penasihat presiden yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, implementasi program dan intelijen.

"Isinya penasihat harian kami yang berkaitan dengan policy, strategi, komunikasi, delivery program dan intelijen," kata pria kelahiran Solo itu.

Di Amerika lembaga sejenis, yakni Kepala Staf Gedung Putih juga bertugas mengamankan agenda dan kebijakan presiden. Termasuk di antaranya melobi para politisi di parlemen, dan juga para pejabat berpengaruh.