TEMPO.CO, Makassar - Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK adalah membuka lahan sawah baru sebagai basis ketahanan pangan. Sawah baru seluas 1 juta hektare ini akan dibuka di Pulau Sulawesi sebagai pengganti lahan sawah di Pulau Jawa yang sudah terkonversi.

"Hampir dipastikan pembukaan lahan baru ini di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat," kata ekonom Megawati Institute, Iman Sugema, saat ditemui dalam acara Economic Forum Bank Sulselbar di Hotel Grand Clarion, Makassar, Rabu, 17 September 2014.

Dia mengatakan Sulawesi dipilih sebagai tempat pembukaan sawah baru karena pulau ini tepat untuk program pembukaan lahan. Masyarakat Sulawesi juga sudah akrab dengan pertanian dan penguasaan teknologi pertanian di daerah ini juga sudah bagus. "Ditambah semangat kerja dan kondisi geografis yang sangat mendukung," kata Iman.

Menurut Iman, keberhasilan pembukaan sawah baru di Sulawesi sangat bergantung kepada pemerintah daerah setempat, yaitu apakah mereka mau menerima program pembukaan lahan baru ini atau tidak. Oleh sebab itu, masing-masing pemerintah daerah diminta memberikan konsep lahan yang sesuai. "Misalnya tidak mengganggu hutan," kata Iman.

Dia mengatakan sebelumnya pemerintah juga pernah membuka lahan baru seluas 1 juta hektare di Kalimantan Tengah. Hutan sudah ditebang habis, tapi sawahnya tidak jadi. "Kita tidak mau seperti ini," kata Iman.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo bersyukur jika program pembukaan lahan sawah baru bisa dilakukan di Sulawesi Selatan. Sebab, di Sulawesi Selatan juga sudah berjalan proses pembangunan dua dam besar di Kabupaten Jeneponto dan Luwu. Diharapkan dam ini bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. "Kami sanggup menyediakan 500 ribu hektare. Sisanya biar dibuka di daerah lain," kata Syahrul.

Menurut Syahrul, sektor pertanian, khususnya padi, masih menjadi sektor unggulan di Sulawesi Selatan. Saat ini Sulawesi Selatan berhasil memproduksi 5 juta ton gabah kering giling per tahun sehingga bisa memberi makan 21 provinsi di Indonesia. "Bahkan, sejumlah negara seperti Malaysia juga sudah berminat membeli beras Sulawesi Selatan," katanya.

Hanya saja, kata dia, perlu dilakukan pengembangan teknologi dalam pengolahan beras. Sebab, selama ini beras yang dihasilkan petani hanya bisa bertahan selama empat bulan di gudang penyimpanan. "Harapan kami beras bisa bertahan satu tahun sehingga harganya tetap tinggi. Tidak menjadi beras miskin karena rusak di penyimpanan," kata Syahrul.