Ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya nggak boleh kita lakuin. Kalau nekat, bisa dapat ganjaran yang nggak ringan sesuai undang-undang. Tapi tetap aja kita nakal dan melanggar. Alasannya: semua orang juga melakukan hal yang sama!
Disini, Ane bakal membahas kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya melanggar hukum tapi dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia. Semoga gara-gara baca ini Agan Bisa jadi tercerahkan dan menjadi masyarakat yang lebih taat hukum.

Gak ada sesuatu yang sempurna. Orang Indonesia bisa nerima banget kenyataan itu. Makanya kalo ada jalan perumahan yang bagus dan mulus, kita bakal langsung gatel bikin marka kejut di jalan itu. Gak cuma sebiji, marka ini bisa ada banyak dengan lokasi yang berdekatan. Coba deh hitung berapa banyak polisi tidur yang kamu harus lewatin tiap hari. Ane sendiri sudah mencoba melakukannya:

Itu baru polisi tidur dari rumah ke kantor!

Sebenarnya bikin polisi tidur itu gak boleh sembarangan, lho. Ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembuatan polisi tidur yang baik dan benar. Bikinnya pun mesti izin ke otoritas berwenang. Menurut UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 22 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2), polisi juga tidur harus sesuai standar: bersudut kemiringan maksimal 15 derajat dan bertinggi maksimal 120 mm. Jadi kalau tingginya polisi tidur itu sampai nyundul mesin motormu atau bikin lecet bemper mobilmu, polisi tidur itu “ilegal”!

Kalau kamu lagi bikin acara konser musik di kampusmu, mungkin kamu dan teman-temanmu punya ide buat mencari dana tambahan dengan menarik uang parkir. Kalian akan mengenakan biaya Rp. 1000 – 2500 ke tiap motor atau mobil pengunjung konser yang datang. Tapi, tahukah kalian kalau hal ini bisa saja melanggar undang-undang?

Nggak semua penduduk di negeri ini bisa menyelenggarakan parkir, apalagi menuntut biaya atas penyelenggaraan itu. Ada hukum khusus yang mengatur tentang dunia perparkiran. Hukum ini disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing. Misalnya, ini perda yang berlaku di DKI Jakarta — sebagaimana disebutkan situs Hukum Online:

Kalau masih mau menyelenggarakan parkir liar di acara-acara yang organisasimu selenggarakan, sebenarnya kamu hampir gak ada bedanya sama juru parkir di depan ATM atau tempat fotokopi pinggir jalan. Tentu kamu pernah dibikin sebal sama eksistensi mereka, ‘kan?

Di Indonesia, trotoar itu bukan tempat berjalan, tapi tempat jualan. Siapa deh dari kita yang nggak penah beli sesuatu dari pedagang trotoar? Mulai dari rokok sampai nasi goreng, macam-macam barang ada disana.

Trotoar jadi spot bisnis yang menjanjikan karena beberapa hal. Selain lokasi yang strategis, pelaku usaha juga gak perlu ribet-ribet mikir biaya sewa gedung atau perawatannya. Cukup kontak preman sekitar, pelaku usaha sudah bisa menggelar lapak.

Saking suburnya perilaku ini, kita sendiri nggak bisa gitu aja mematikan mereka. Akhirnya, beberapa pejabat daerah mengambil jalan tengah. Misalnya Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, yang mengizinkan pelaku usaha berjualan di trotoar dengan berbagai syarat — di antaranya tidak mendirikan bangunan permanen dan yang terpenting tidak sampai menyingkirkan pejalan kaki.

Ah mungkin kayanya klise banget kata-kata”jangan buang sampah sembarangan”, Tapi jangan salah loh, membuang sampah sembarangan merupakan kegiatan yang melanggar hukum yang bisa bikin kamu digelandang sama satpol PP.

Pemerintah sendiri sudah membuat berbagai peraturan daerah untuk mencegah hal ini, Di DKI Jakarta, misalnya, ada Perda No. 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Lingkup perda ini gak cuma individu, tapi juga perusahaan atau pabrik. Melalui perda ini, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dengan ikut melaporkan jika ada menemukan adanya pelanggaran.

Selain perbuatan melawan hukum, kebiasaan buang sampah sembarangan ini juga merupakan cerminan diri. Kamu gak hidup sendiri, man, kamu tinggal di kota bersama ribuan sampai jutaan manusia lain. Kalau kamu buang sampah sembarangan, artinya kamu berkontribusi memperburuk hari jutaan orang itu. Malu lah. Padahal tahun 2020 Indonesia diramalkan masuk ke dalam golongan negara ekonomi maju. Masa’ penduduknya masih suka buang sampah sembarangan?

Orang lebih memilih membeli film dan musik bajakan karena timpangnya harga antara produk orisinal dan bajakannya. Ditambah lagi, sebagian masyarakat kita masih belum begitu peduli sama yang namanya UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Mengunduh musik atau film bajakan sebenarnya adalah perbuatan melanggar hukum yang serius. Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta bisa menjeratmu dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Meski tentu saja peraturan ini nggak berjalan di dunia nyata.

Mungkin mustahil menghilangkan kebiasaan buruk ini serta-merta. Tapi kita bisa kok mengapresiasi para pekerja kreatif yang menurut kita brilian dengan membeli konten orisinal mereka di iTunes atau portal resmi lainya. Kalau kamu ngaku fans berat band tertentu, kenapa masih beli versi bajakan karya mereka?

Para pengendara sepeda motor punya 1001 alasan kenapa mereka merasa nggak perlu pake helm. Dari mulai “cuma mau ke warung depan aja kok!” sampai “ah, ntar rusak nih rambut gue kalo pake helm…”

Apapun alasannya, mengendarai motor tanpa menggunakan helm itu perbuatan melanggar hukum. Tengok aja UU No 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini:

Selain itu, ada juga Pasal 106 ayat (8) UU No. 22/2009:

Apabila melanggar, kamu bakalan dikenakan sanksi yang diatur di Pasal 291 UU No. 22/2009 yang berbunyi:

Ya gak lucu aja sih kalau sampai percakapan macam ini terjadi di hidup Agan:

Megang kendaraan bermotor itu esensinya sama kayak megang pistol. Sama-sama bisa melenyapkan nyawa orang! Makanya, memiliki dan mengendarai mobil atau motor itu harus didasari rasa tanggung jawab. Kepemilikan SIM merupakan bukti bahwa kamu memiliki rasa tanggung jawab itu.

Sayangnya, nggak setiap orang Indonesia punya SIM. Alasannya banyak: mulai dari proses mengurus yang panjang sampai biaya calo yang mahal. Padahal, sebenarnya biaya resmi membuat SIM itu nggak banyak: cukup Rp. 120.000 untuk SIM A dan Rp. 100.000 untuk SIM C. Perpanjangannya bahkan lebih murah lagi: Rp. 80.000 untuk SIM A dan Rp. 75.000 untuk SIM C. Layanan registrasi SIM online pun sekarang juga sudah ada. Maka kemudahan mana lagi yang kamu dustakan? Ayo bikin SIM!
(ini Linknya)
Setelah membaca artikel ini, semoga kamu bisa lebih paham terhadap peraturan negara yang sudah ada. Selain jadi orang yang beriman, tawakal, dan calon penghuni surga, gak ada salahnya ‘kan menjadi bagian dari masyarakat taat hukum?