Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menjadi pembicara dalam kuliah terbuka di kantor LIPI‎. Salah satu kepala daerah curhat kepadanya tentang ribetnya birokrasi untuk memperbaiki bendungan di daerahnya.

Dalam diskusi yang diselenggarakan LIPI di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014), Jokowi menyampaikan beberapa keinginannya tentang dunia riset pada pemerintahannya nanti. Ia mempersilakan para peserta diskusi untuk bertanya. Salah satu yang ditunjuknya jadi penanya adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syamsuddin A. Hamid Batara‎. Namun, bukannya bertanya Syamsuddin justru curhat.

"Pangkep sudah jadi desa mandiri. Tapi, kendalanya perbaikan bendungan yang sudah 2 tahun bermasalah. Karena aturan-aturan yang mengatur pengairan yang arealnya lebih 300ha harus dikerjakan pemerintah pusat, sehingga kami yang di kabupaten tak bisa berbuat apa-apa,"kata Syamsuddin.

Menurutnya, perbaikan bendungan yang harus dikerjakan pemerintah pusat akhirnya membuat pemerintah daerah harus gigit jari. Sekian lama mengajukan, namun hingga hari ini belum juga diperbaiki. ‎Ia justru meminta restu Jokowi sebagai presiden terpilih agar perbaikan bendungan bisa dikerjakan pemerintah daerah.

"Kalau bapak sebagai presiden terpilih memerintahkan, kami di daerah bisa langsung mengerjakan," ujar Syamsuddin yang disambut tepuk tangan undangan.

Bendungan itu mampu mengairi sekitar 7000 ha sawah dan mampu menghasilkan sekitar 6-7 ton beras. Ia memperkirakan biaya perbaikannya menelan Rp 20 miliar.

Apa respon Jokowi?

"Itu nggak ada hubungannya dengan penelitian. Itu curhat," ujar Jokowi yang membuat peserta diskusi tertawa.

Di awal jawabannya, Jokowi justru balik curhat tentang birokrasi pemerintah pusat yang memperlambat kerja pemerintah daerah saat melakukan perbaikan.

"Masalah birokrasi itu bukan cuma bapak. Saya juga ngalami. Waktu jadi walikota, jadi gubernur. Jalan rusak saya yang dimaki, saya mau perbaiki nggk bisa. Kepala PU nggk berani karena duplikasi anggaran. Itu aturan kita sendiri yang bikin tapi bikin pusing sendiri. Dan itu banyak kasus serupa," kata Jokowi

‎Menurutnya, aturan birokrasi yang justru menghambat perbaikan itu harus dipangkas dan disederhana‎kan.

"‎Kita ingin menyimplekan aturan-aturan itu biar gerakannya cepat karena pergerakan global sangat cepat. Kalau tidak fleksibel ditinggal kita. Akan selalu ketinggalan," lanjutnya.

"Aturan yang buat kita sendiri masa tidak bisa kita ubah. Tapi sekarang kayak dipagari tinggi-tinggi supaya nggak ada penyelewengan. Tapi yang loncat juga banyak. Jadi ini bukan masalah aturan," tutupnya.

http://news.detik.com/read/2014/09/1...galami?9911012

doyan curhat macem pak beye