Danu Damarjati - detikNews


Jakarta - Mekanisme baru pemilihan kepala daerah sedang dibahas dalam Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR. Salah satu anggota Panja menjelaskan dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada ini.

Menurut anggota Panja dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014) menjelaskan perubahan sikap dilakukan oleh sejumlah fraksi dari koalisi merah putih, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PPP.

"Ada perubahan drastis terutama dari koalisi merah putih. Dulu sebelum Pilpres 2014 mereka setuju Pemilu Walikota dan Bupati dilakukan secara langsung. Namun setelah Pilpres mungkin karena konstelasi politik berubah dan sebagainya, tiba-tiba mereka berubah menjadi DPRD-DPRD (kepala daerah dan wakilnya dipilih DPRD setempat), artinya semuanya dipilih DPRD," tutur Malik.



Hanya satu partai anggota koalisi merah putih, yang menurut pandangan Malik, tidak berubah sikap, yakni PKS. Malik menuturkan, PKS berpendapat agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung. Pendapat ini sama dengan koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni PDIP, Hanura, dan kemungkinan PKB.

Malik memaparkan, ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada.
Berikut adalah opsi-opsi tersebut.
1. Pasangan Gubernur, Wali kota, dan Bupati dilipih langsung seperti sekarang. Pendukung opsi ini adalah PDIP PKS HANURA, PKB & Pemerintah

2. Pasangan Gubernur, Wali kota, dan Bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra.

3. Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, Wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD

PKB sebenarnya semula mendukung opsi ketiga. Namun selanjutnya PKB mendukung opsi pertama.

"Karena opsi ketiga sudah pasti kalah," kata Malik saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Ada pula dua opsi yang ditawarkan soal paket kepala daerah dan walinya.
Opsi pertama yakni
Kepala daerah diajukan beserta lebih dari satu Wakilnya untuk disetujui DPRD.

"Jadi menurut opsi ini, nantinya Wakil Kepala Daerah akan berjumlah lebih dari satu," kata Malik.

Kemudian, Opsi kedua yakni tanpa paket berisi satu Kepala Daerah dan lebih dari satu Wakilnya.

Opsi kedua ini sama saja dengan pasangan calon Kepala dan Wakil kepala daerah seperti yang diajukan sebelum-sebelumnya.

"Untuk opsi kedua, Gubernur dan Wakil Gubernur disetujui Presiden melalui Kemendagri. Untuk Bupati dan Walikota beserta Wakilnya disetujui Kemendagri melalui Gubernur.

Yang dominan dalam rapat cenderung yang tidak satu paket (alias lebih banyak yang memilih opsi kedua-red)," tutur Malik.

Opsi-opsi ini muncul lewat rapat konsinyering di Wisma Kopo, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada 1 dan 2 September kemarin. Rencananya, Panja RUU Pilkada akan rapat lagi pada tanggal 8 September 2014.

"Tanggal 8 mudah-mudahan ada kesepakatan mufakat tanpa voting," kata Malik.

[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/04/202757/2681841/10/mayoritas-koalisi-merah-putih-ingin-kepala-daerah-dipilih-dprd [/URL]


Mayoritas Juos









Masih ada minoritas




Jangan lupakan aher, nur, dan gatot