TEMPO.CO, Kupang - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo berbeda pendapat dengan Partai Demokrat ihwal mekanisme pemilihan kepala daerah. Salah satu kader partai berlambang bintang biru ini setuju bila kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. "Tanyakan saja ke rakyat apa maunya," kata Roy saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Aksi Dukung Pilkada Langsung Menular ke Lima Kota)

Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Pilkada. Satu bagian yang hendak diubah adalah mekanisme pemilihan secara langsung. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemilihan oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui usul pemilihan oleh DPRD berasal dari kementeriannya. RUU itu diusung oleh sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, termasuk Partai Demokrat. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini menuai protes sejumlah kalangan. Untuk mendukung pilkada secara langsung, sejumlah aksi serentak digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Banda Aceh, dan Makassar. Revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada ini ditengarai akan memangkas hak rakyat memilih kepala daerah secara langsung. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

Gubernur, bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Timur juga menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Alasannya, mekanisme ini membuat kepala daerah yang dipilih tidak bertanggung jawab kepada rakyat. "Kalau dipilih DPRD, ya, kepala daerah yang dipilih hanya bertanggung jawab ke DPRD, bukan rakyat," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Hal senada diungkapkan Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Bupati Sumba Tengah Umbu Sapi Pateduk yang menolak pemilihan oleh DPRD itu. Anggota DPRD NTT Jefri Banunaek juga secara tegas menolak pemilihan kepala dearah oleh DPRD karena akan kembali ke masa Orde Baru. "Kita kembali lagi ke belakang (Orba) jika dipilih oleh DPRD," katanya.


http://www.tempo.co/read/news/2014/0...lkada-Langsung