KOMPAS.com- Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menelaah APBN Perubahan 2014 demi mendapatkan ruang fiskal untuk menjalankan program prioritas Jokowi-JK nantinya. Fokus telaah, yakni alokasi anggaran untuk penyusunan peraturan, misalnya keputusan presiden, peraturan presiden hingga peraturan menteri.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, salah satu temuan tim pokja, yakni adanya alokasi anggaran hingga Rp 4 miliar untuk membahas keputusan presiden (Keppres) dalam APBN-P 2014.

"Ada satu pembahasan keputusan presiden itu selama satu tahun menelan dana Rp 4 miliar. Hal seperti itu yang kita teliti satu per satu," ujar Andi di kantor Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

"Ada lagi misalnya rapat kementerian. Kantor dia di Jakarta, pesertanya ada 20 orang dan 16 orang dari Jakarta, sisanya dari luar. Tapi rapat dilakukan di Sentul atau di mana, sehingga perjalanan dinasnya dianggap luar kota. Yang seperti itulah yang kita lagi teliti," lanjut Andi.

Menurut Andi, meskipun bernilai kecil, tapi anggaran serupa di APBN-P 2014 cukup banyak. Jika anggaran tersebut dipangkas setelah pemerintahan mendatang berjalan, Andi yakin program prioritas Jokowi-JK dapat dilaksanakan.

"Fokus kami mencari ruang fiskal untuk bulan Oktober hingga Desember 2014. Kami mencari sekitar Rp 56 triliun. Itu sudah ketemu dengan utak-utik APBNP 2014," lanjut Andi.
Andi juga merasa terbantu lantaran daya serap kementerian-kementerian pada masa akhir pemerintahan SBY cukup rendah sehingga memberikan ruang fiskal yang cukup untuk Jokowi-JK membiayai progran prioritasnya. Paling tidak, untuk membiayai Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.