Tidak hanya bupati
dan walikota saja yang menolak
pemilihan kepala daerah (Pilkada)
tak langsung lewat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Beberapa anggota DPRD ternyata juga tidak sependapat
dengan pasal yang akan
dimasukkan dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Pilkada
tersebut. Salah satu yang menolak adalah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, Yogyo
Susaptoyono. Menurutnya saat
ini sudah bukan zamannya lagi
bupati atau walikota dipilih oleh DPRD. "Esensi demokrasi adalah
kedaulatan ada di tangan
rakyat," katanya, Jumat (12/9). Yogyo merupakan anggota DPRD
dari Partai kebangkitan Bangsa
(PKB) periode 2014-2019. Dia
bilang, tidak benar jika biaya
tinggi dipakai sebagai alasan
untuk mencabut hak rakyat dalam Pilkada. Sebab biaya
penyelenggaraan Pilkada
dinikmati rakyat
untuk mendorong perekonomian
wilayah. Sedangkan jika bupati
dan walikota dipilih oleh DPRD,
maka efek berganda atau
multiplier efek ke perekonomian
daerah tidak ada. "Yang kaya
hanya segelintir orang saja," katanya. Pilkada langsung, menurut
mantan wartawan nasional ini,
juga akan mempermudah tugas
seorang anggota DPRD.
Sebab mereka tidak akan memiliki
beban dan godaan untuk korup atau menerima suap dari calon
bupati/walikota yang akan
maju. "Saya maju sebagai wakil
rakyat, jadi seharusnya membela
kepentingan rakyat," katanya.

Sumber