*Liputan6.com, Jakarta* Pernah jadi politisi Partai Golkar, lalu sekarang mundur sebagai kader Partai Gerindra, Wagub DKI JakartaAhok
 tak menampik dirinya adalah Kutu Loncat. Baginya, lebih baik meloncat atau berpindah daripada diam di tempat dan menjadi Kutu Busuk
.

"Lebih baik jadi Kutu Loncat
 dong, daripada Kutu Busuk," ucapnya sambil tersenyum di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Namun, sekarang dia mengambil keputusan yang sedikit berbeda untuk tak langsung loncat-loncat atau pindah. Bila dulu ia ditarik dari Partai Golkar pindah ke Gerindra, kali iniAhok 
memutuskan untuk vakum sementara dari dunia politik.
Ahok
 mengumpamakan layaknya suami istri yang cerai tidak akan langsung menikah karena ada masa Iddah.

"Ngapain (pindah partai). Kamu emangnya kalau habis cerai langsung kimpoi? Ada masa Iddah kan? Ya sama. Saya dengan parpol-parpol baik saja. Yang nggak baik sama saya kan yang punya kepentingan," jelas Ahok
.

Ahok
 telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Gerindra. Menurut Ahok, Gerindra sudah tidak sejalan lagi dengan dirinya. Sebab, partai berlambang kepala garuda itu mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD
, sementara dirinya secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu karena menganggap akan merugikan rakyat.
http://liputan6.com/news/read/210380...ada-kutu-busuk

Ahok: Keterwakilan Rakyat Itu Tidak Melalui Calo

*Liputan6.com, Jakarta -* Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
mundur dari Partai Gerindra. Alasannya, Ahok berbeda pandangan dengan partainya soal RUU Pilkada yang mendukung kepala daerah dipilih DPRD
.

"Keterwakilan rakyat itu tidak melalui 'calo'. Jadi rakyat langsung memilih wakilnya," ucap Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ahok
 menjelaskan, dulu sebelum reformasi partai politik berlomba-lomba menyerap suara rakyat agar kadernya dapat terpilih menjadi anggota legislatif, baik di pusat maupun daerah. Namun, pada 1998, rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa legislatif tidak betul-betul mewakili suara rakyat. Karena itu, lanjut Ahok, dilakukan gerakan reformasi.

Usai penolakan besar-besaran itu, jelas Ahok, Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengesahkan pemilihan kepala negara dan daerah oleh rakyat. Sehingga berdasarkan konstitusi, kataAhok
, Sila ke-4, keterwakilan rakyat itu, ada kepala negara dan kepala daerah yang dipilih langsung.

"Diputuskan MK loh. Jadi secara konstitusi yang namanya Sila ke-4 Pancasila itu, musyawarah mufakat keterwakilan itu, adalah rakyat langsung memilih wakilnya. Bukan melalui partai," tegas Ahok.

Ia menambahkan, apabila seluruh kepala daerah dipilih oleh parpol yang hanya dikuasai segelintir elit, artinya nasib negara hanya diwakilkan kepada beberapa orang saja. 

"Itu bahaya sekali, kita wakilkan negara ini ke beberapa orang. Ketika ada reformasi, rakyat merasa kalau keterwakilan versi itu (dipilih DPRD), kita dinilai kayak lewat calo. Kalau mental kayak begini saya lebih baik nggak nyalon gubernur," kata Ahok
. (Mut)

sindiran yang telak