Surabaya - Wali Kota Tri Rismaharini lebih sreg dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dipilih melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan secara langsung akan lebih bisa diterima masyarakat.

"Kalau secara pribadi, enak dipilih masyarakat," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9/2014).

Dengan pemilihan langsung, kata Risma, dirinya akan mendapatkan masukan secara detail dari masyarakat. Dia juga bisa berjanji dan mewujudkan janji itu secara langsung.

"Kampanye, aku punya masukan detail. Karena suara rakyat, suara Tuhan," ujarnya.

Ketika ditanya efisiensi anggaran jika kepala daerah dipilih DPRD? "Ya sebetulnya mahal atau tidak tergantung kita melihatnya. Kalau dilihat dari uang iya, tapi kalau dilihat dari kepemimpinan masyarakat saya kira tidak," jawab Risma.

Risma mengatakan jabatan yang diembannya merupakan pemberian Tuhan. Selama ini, ia tidak meminta jabatan tapi dipilih dan dicalonkan PDIP.

"Saya tidak pernah meminta itu, karena jabatan tidak boleh diminta. Tuhan pasti ngatur itu. Dulu juga tidak kenal partai, kemudian diberikan amanah dari PDIP," ujarnya.

Saat dicalonkan PDIP pada Pilkada 2010 silam, Risma mengaku langsung menelepon para ustaz dan guru ngajinya. Ia minta didoakan tidak jadi wali kota. Alasannya, jabatan yang dilaksanakannya sangat berat.

"Sing pertama wingi, aku malah dungo supoyo gak dadi soale ra wani. Saya telepon ustaz, guru ngaji supoyo aku gak dadi. Dipikir gampang opo jabatan iki," ujarnya dengan nada Suroboyoan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Bahkan Ridwan mengajak bupati dan wali kota yang memiliki pendapat sama untuk berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

"Bubar dari sini, kita jalan dan suarakan aspirasi kita agar pilkada tetap dilakukan secara langsung," kata Ridwan saat berbicara di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ridwan mengatakan, pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri. Apalagi jika calon tersebut berasal dari independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.

"Kalau pilkada dikembalikan ke tidak langsung, orang di luar mainstream tidak akan muncul," katanya.

Ia menambahkan, pilkada langsung memang memiliki konsekuensi lebih melelahkan daripada pilkada oleh DPRD. Namun, konsekuensi itu harus diterima karena bekerja untuk rakyat itu tidak mudah.

Lebih jauh, Ridwan menganggap salah apabila ada penilaian pilkada langsung berbiaya mahal. Mahal atau tidaknya pilkada tergantung dari teknis yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

"Batasi saja baliho, pamflet. Kalau mau bikin murah jangan ada rapat akbar, cari cara lain yang lebih efektif," katanya.

Ridwan mengatakan, esensi terpenting dari pelaksanaan pilkada langsung adalah partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya.

"Tiga menit di dalam bilik suara untuk mencoblos adalah hak politik rakyat," kata kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu.

Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih tetap ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah tetap dipilih secara langsung.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mempersilakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mundur dari partai jika tak sehaluan soal Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, Taufik menyarankan Ahok segera membuat surat pengunduran diri.

"Jangan cuma cerita. Saya kira, segera saja bikin surat pengunduran diri. Silakan, itu hak orang, mau maju mau mundur, silakan. Partai tidak akan melarang dan menahan-nahan," kata Taufik di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Ahok Ogah Berpartai Gara-gara RUU Pilkada)

Taufik menganggap, jika Ahok mundur tak berpengaruh terhadap partai. Sebab, kata dia, Gerindra memiliki kader-kader yang potensial dan mumpuni. "Gerindra masih banyak kader bagus yang komitmen pada keputusan partai," ujar dia. (Baca: Ahok Bantah Biaya Pilkada Langsung Mahal)

Sebelumnya, Ahok mengancam bakal keluar dari Gerindra jika revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan. Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui anggota Dewan merusak reformasi dan demokrasi di Indonesia. "Saya tadi sempat berpikir, kalau memang kebijakan ini terealisasi, saya mau keluar dari partai. Ngapain main di partai politik, keluar saja," kata Ahok. (Baca juga: Ahok Soal RUU Pilkada: Kepala Daerah Bisa Jadi Sapi Perah DPRD)

Gerindra beserta sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyetujui pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. Revisi RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang.

Kamis, 11/09/2014 16:30 WIB
Ketua PAN: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Bima Harusnya Mundur dari Partai
Ahmad Toriq - detikNews
Ramai-ramai Menolak 'Pilkada DPRD'
Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad bereaksi keras terhadap penolakan Bima.

"Kalau saya, harusnya mundur dulu kalau mau bertentangan dengan partai," kata Joncik kepada detikcom, Kamis (11/9/2014).

Joncik tak setuju Bima 'mendeklarasikan' sikap menentangnya. Seharusnya Bima membahas ketidaksetujuannya di internal partai terlebih dahulu.

"Semestinya, Bima sebagai pengurus DPP membicarakan hal itu dalam rapat partai. Tapi di rapat harian terakhir Bima nggak datang," ujarnya.

Namun PAN belum memiliki sikap resmi terhadap para kepala daerahnya yang ikut menolak pilkada lewat DPRD. Keputusan soal kemungkinan pemberian sanksi baru akan dibahas nanti malam.

"Nanti malam ada rapat di DPP pukul 20.00 WIB," ujar Joncik.

Bima sendiri sudah menyatakan siap menerima sanksi dari PAN. Dia berkukuh menolak pilkada lewat DPRD karena menilai sistem itu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya.

"Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," kata Bima Arya di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari ini.