MAMPUSS,, AHOK DIPECAT DARI GERINDRA

News / Megapolitan
Tidak Sependapat dengan Partai, Gerindra Akan Panggil Ahok
Selasa, 9 September 2014 | 17:53 WIB


Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon berpose seusai penyerahan hasil verifikasi administrasi pasangan bakal capres dan cawapres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra angkat bicara terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Fadli mengingatkan bahwa Ahok masih tercatat sebagai kader partai dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Gerindra.

"Ahok adalah pengurus partai. Dan sebagai pengurus, tentunya harus mengikuti keputusan partai. Gerindra mendukung kepala daerah dipilih DPRD, maka kebijakan itu harus didukung oleh semua pengurus partai," kata Fadli Zon, Selasa (9/9/2014).

Sebelumnya, Ahok menyatakan tidak setuju apabila pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saking tidak setujunya, pria yang karib disapa Ahok ini bertekad untuk keluar dari partai politik apabila mekanisme pemilihan tersebut jadi dilakukan.

Untuk diketahui, Ahok sekarang merupakan politisi Partai Gerindra setelah sebelumnya sempat menjadi bagian dari Partai Golkar.

"Saya pikir, kalau sampai ini dilakukan, mungkin saya akan keluar dari partai politik saja, ngapain main ke partai politik," ujar Ahok seusai rapat pimpinan di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Ahok mengatakan, perubahan cara memilih kepala daerah dengan alasan biaya mahal sangat tidak menyentuh permasalahan. Bahkan, lanjut Ahok, pilkada melalui DPRD dapat mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

"Apabila disurvei, pilkada sekarang pun, seseorang calon lebih banyak menghabiskan uang pada partai politik. Seperti contoh sewaktu saya masih jadi bupati, saya menghabiskan uang Rp 500 juta, itu pun udah makan segala macam. Adik saya pakai partai politik yang dibayar, lebih mahal jatuhnya. Jadi bukan alasan uang, bukan substansinya,” ujar Ahok.

Fadli kemudian mempertegas bahwa Partai Gerindra mendukung usul kepala daerah dipilih DPRD dengan alasan jelas, salah satunya adalah pilkada langsung dianggap lebih banyak mudaratnya.

Dari catatan yang ada, lebih kurang 330 kepala daerah terkena korupsi karena biaya tinggi, belum lagi konflik. "Contohnya, konflik di Papua, kantor DPRD dibakar," kata Fadli

"Selain biaya, waktu, dan lain eksesnya. Bahkan bisa menimbulkan, mereka yang terpilih hanya menganggap parpol hanya kendaraan sewa. Ada kader jadi kemudian menjadi kutu loncat karena parpol dianggap perahu saja, pindah-pindah partai, dan tidak setia dengan partai pengusungnya," katanya lagi.

Padahal, Fadli melanjutkan, setiap partai politik memperjuangkan ideologi, gagasan, dan sebagainya.

Fadli kembali mengingatkan kepada Ahok. Rencananya, Partai Gerindra akan memanggil Ahok untuk mengklarifikasi terkait pernyatannya.

"Karena kalau sudah tidak sejalan lagi, ya dia harus memilih. Mau tunduk sama partai atau di luar partai. Kita akan panggil Ahok karena parpol bukan LSM, bukan ormas, ada mekanisme, dan ada AD/ART," tandas Fadli Zon.

"Berbeda pandangan boleh, tapi kalau sudah melawan, harus berada di luar partai. Kita akan klarifikasi kepada Ahok," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Ahok juga mengatakan, dengan pilkada melalui DPRD, kerja kepala daerah yang terpilih nanti hanya untuk menjamu dan mencari muka DPRD.

Alhasil, permasalahan yang dihadapi rakyat tidak tersentuh. "Ya kerjanya menjamu DPRD, sementara rakyat dicuekin," ujar Ahok
Editor : Fidel Ali Permana
Sumber : Tribunnews.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2...n.Panggil.Ahok

SI KUTU LONCAT KENA BATUNYA...