REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari CSIS Philips Jusario Vermonte menilai keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah benar karena lebih memilih mengemban tugas publik daripada kepentingan partai.

"Jarang kita melihat ada pemimpin yang berani menyampaikan pikiran politiknya secara terbuka. Dari segi kepentingan publik, apa yang sudah dilakukan Ahok sudah benar," kata Philips di Jakarta, Rabu.

Bagi Ahok, menurut dia, dukungan partai bukan hal yang utama dalam kepemimpinannya sebagai wakil gubernur.

"Dulu dia (Ahok) kan memang ingin memulai sebagai calon independen saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dia sudah mulai mengumpulkan KTP warga dan sebagainya. Jadi, menurut saya, Ahok memang percaya bahwa tugas publik ini lebih besar daripada afiliasi ke partai," kata peneliti CSIS itu.

Terkait dengan proses pelantikannya sebagai gubernur definitif DKI Jakarta yang harus mendapatkan persetujuan DPRD DKI Jakarta, Philips mengatakan berdasarkan formasi Ahok masih bisa mendapat persetujuan untuk menjadi gubernur definitif.

"Mungkin juga Ahok dapat dukungan dari PDI Perjuangan dan koalisinya, jadi masih bisa dilantik. Akan tetapi, mungkin akan lebih menarik kalau Pak Ahok mengatakan 'oke, saya tidak jadi gubernur juga tidak apa-apa'. Itu akan lebih bagus lagi," kata dia.