Jakarta - Wasekjen PKS yang juga anggota Komisi III Fahri Hamzah angkat bicara dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Berbicara panjang lebar, Fahri menyelipkan sebuah pengakuan.

"Kita semua ini memang punya kejahatan. Politisi itu memang jahat. Saya juga mohon maaf rupanya kita ini sudah jadi kendaraan dari para penjahat," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (27/6/2013).

Namun menurut Fahri, para politikus bukannya bermaksud jahat dari awal, namun mereka kebingungan terkait pendanaan. Di saat kebingungan itu, terdapat suatu 'pertolongan'.

"Politisi ini bingung biaya kampanye tapi kita dibatasi oleh biaya keuangan. Dan teman-teman kreatif masuk ke daerah anggaran dan dibagikan ke teman-teman lain. Maka munculah KPK bilang bagi-bagi anggaran, ya memang benar," kata Fahri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan Partai Keadilan Sejahtera justru melakukan kesalahan atau blunder dengan menyetujui Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara tak langsung. Kader PKS yang saat ini menjabat sebagai gubernur dinilai justru terpilih bukan karena kekuatan kursi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap elektabilitas dan popularitas tokoh.

"Hanya ketaatan membabi butaterhadap Koalisi Merah Putih," kata Ray saat diskusi berjudul 'Menolak Warisan RUU Anti Reformasi dari Rezim SBY' di Kedai Deli, Menteng, Senin 8 September 2014.

Selain PKS, menurut Ray, dua partai lain di koalisi tersebut juga serupa adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu buktinya adalah Kursi Gubernur Bengkul diperoleh kader PAN meski jumlah kursinya kecil. Ray menduga ketiga partai ini setuju terhadap RUU tanpa melakukan pengkajian mendalam.

PKS sendiri mengalaminya pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. PKS berhasil menaruh kadernya di posisi pimpinan meski jumlah kursinya di DPRD tak kuat. "Karena prestasinya, sehingga masyarakat memilihnya. Di daerah, orang tak melihat partai tapi figur," kata Ray.

Aktivis 1998, Ahmad Wakil Kamal menilai RUU Pilkada bertentangan secara konstitusi. RUU tersebut juga dinilai justru berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum serentak yang memungkinkan majunya calon independen. RUU justru mendistorsi perjuangan konstitusi pilkada.

"Kita diarahkan lagi ke titik nol, sama seperti saat Orde Baru," kata dia. RUU menjadi cerminan kelam masa lalu.

Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat dikabarkan berupaya untuk mengusai kursi parlemen dan kepala daerah. Koalisi yang digawangi Partai Gerindra ini mengajukan revisi terhadap UU MD3 dan UU Pilkada. Dengan mengandalkan kekuatan kursi di daerah, terutama di luar Pulau Jawa, koalisi mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan secara tak langsung atau dipilih oleh DPRD.