Pemilihan umum kepala daerah dinilai memakan biaya politik yang sangat tinggi. Padahal, diantara penyebab korupsi terus marak belakangan ini, salah satunya karena tingginya biaya politik itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan posisi fraksinya yang memilih opsi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Pilkada langsung yang selama ini berjalan, adalah high cost democracy," kata Mahfudz di Jakarta, Senin 8 September 2014.

Baginya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD justru sejalan dengan visi misi KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Meski begitu ia menyadari kemungkinan politik uang di DPRD dalam pemilihan kepala daerah masih rawan penyimpangan.

Untuk mencegahnya, dia usul agar ditambah ketentuan guna mengantisipasi celah tersebut. "‎Harus dibuat mekanisme yang meminimalkan politik uang di tingkat DPRD," tegasnya.

http://politik.news.viva.co.id/news/...terlalu-tinggi

Untuk hematnya, memang tidak langsung. Dan, perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah suap.





Mutiara Al Qur'an Surat Al-An'am Ayat 112-113

112. Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.

113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tertarik kepada bisikan itu, dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.