Jakarta - Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra, parpol yang menjadi lokomotif pengembalian pilkada ke DPRD.

"Saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ngapain main di partai politik, iya kan? Keluar saja udah," ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Ahok menilai pilkada lewat DPRD rawan kecurangan. Kepala daerah terpilih juga rawan diperas oleh DPRD.

"Ini main politik, rakyat dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat," papar Ahok.

Ahok juga mengatakan pilkada lewat DPRD menyebabkan ongkos politik lebih mahal. Dia mencontohkan pemilihan bupati yang dimenangkan adiknya di Belitung Timur.

"Seseorang calon lebih banyak habiskan uang kepada parpol. Misalnya contoh, waktu saya jadi bupati, saya hanya habiskan uang sekitar Rp 500 juta, itu pun sudah untuk makan dan segala macam. Adik saya, yang lewat parpol, lebih mahal jatuhnya," tuturnya.