Jakarta - Wakil Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) menilai
anggota dewan yang
mengusulkan mekanisme
Pilkada lewat DPRD adalah kalangan yang tak pro
rakyat. Menurutnya, alasan bahwa biaya demokrasi saat
ini mahal, terkesan munafik.
“Persoalan sekarang biaya jadi mahal ya kamu saja
yang bego mau nyogok. Kalau kamu punya rekam jejak
yang bagus enggak usah keluar duit kok. Kami (Jokowi-
Ahok) juga enggak bayar partai. Kalau kamu memang
hebat, ya maju sebagai calon independen dong. Jadi
enggak ada alasan. Tolong yang usulkan itu jangan
munafiklah,” ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Hal ini dikatakannya kepada wartawan saat dimintai
tanggapan soal anggota fraksi yang ngotot mengusung
Pilkada lewat DPRD. Pengusungnya yakni fraksi dari
Koalisi Merah Putih, yakni partai yang mendukung
Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. Skema tersebut
saat ini masih menguat dalam pembahasan RUU
Pilkada di DPR.
“Bukan kemunduran (demokrasi). Berarti yang usulin
(mekanisme) itu adalah orang-orang yang bukan jiwa
rakyat. Iya dong. Berarti dia orang yang pengen kepala
daerah itu cuma mainnya di DPRD saja. Main golf, ke
luar negeri, makan di restoran dan service macam-
macam,” sebutnya.
Lagipula menurut, Ahok suara DPRD juga belum tentu
mewakili suara rakyat karenanya lebih baik jika Pilkada
dilakukan secara langsung. Kader Gerindra itu berujar
akar segala persoalan adalah korupsi karenanya semua
pejabat harus ditantang berani lakukan pembuktian
harta terbalik sebelum menjabat.
“Substansi persoalan bangsa ini sekarang adalah semua
orang korup jika mau jadi pejabat. Itu yang harus
diubah, caranya dengan buat persyaratan calon pejabat
harus bisa pembuktian hartanya. Kan ada UU nomor 7
tahun 2006 (Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi),”
jelasnya.
Ahok menduga bahwa fraksi-fraksi mengusung
mekanisme Pilkada yang kembali ke zaman Orba itu
karena sudah kepayahan sebab tak pernah menang
dalam Pilkada. Dia tegas menyebut anggota dewan
yang tak berani mengusulkan pembuktian harta terbalik,
tapi minta Pilkada lewat DPRD adalah kalangan
pengecut.
“Kalau dia enggak menyinggung soal pembuktian
terbalik harta pejabat hanya usulkan biar dipilih DPRD,
itu maunya tahu enggak, dia sudah keberatan mau
nyogok rakyat, dihitung-hitung lebih murah nyogok 50%
anggota dewan. Itu namanya bukan negarawan. Tapi
pengecut,” pungkasnya.

http://m.detik.com/news/read/2014/09/08/145512/2684297/10/ahok-pengusul-pilkada-lewat-dprd-jangan-munafik