RMOL. Pro dan kontra pemilihan pasangan kepala daerah
oleh DPRD harus dipandang secara obyektif.

Koalisi Merah Putih yang mendukung gagasan itu lewat
RUU Pilkada diyakini sudah mempertimbangkan berbagai
aspek. Salah satunya adalah menghemat anggaran biaya.

Sehingga, jika ada calon yang benar-benar berkualitas ia
tidak akan lagi terhalang hanya karena kekurangan
biaya.

Menurut Direktur Eksekutif Nurjaman Center for
Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, pemilihan
kepala daerah oleh DPRD tidak menciderai demokrasi.
"Sejatinya ini memperkuat sistem dan demokrasi itu
sendiri yang saat ini sudah mengarah ke demokrasi
liberal. Rencana penghapusan pemilihan kepala daerah
langsung tersebut merupakan hal yang sah karena tidak
bertentangan dengan nilai dari demokrasi itu sendiri,"
terang Jajat dalam rilisnya (Senin, 8/9).

Dia mengatakan juga bahwa menumpuknya kasus korupsi
yang menjerat kepala daerah akan membuat rakyat
jengah dengan sistem pemilihan langsung. Sangat sulit
bagi calon kepala daerah yang benar-benar berprestasi
atau jujur untuk memenangkan Pemilu langsung.

Ditambah, saat ini mulai terjadi tren di mana tokoh calon
kepala daerah yang namanya tiba-tiba "melambung"
karena satu dan lain hal, padahal tidak punya kapasitas
dan pengalaman.
"Pemilukada yang dilakukan oleh DPRD, jika dilakukan
dengan benar dan berkualitas, bisa mengembalikan nilai
demokrasi terdidik di bangsa ini. Nilai itu lama hilang
karena skandal negatif yang terus mengiringi proses
demokrasi di Indonesia," tutup Jajat.

sumber http://m.rmol.co/news.php?id=171128


gimana pndapatnya gan, apakah harus pilkada dipilih oleh dprd ato dipilih rakyat yg biayanya menghamburkan banyak uang tapi ujung ujungnya juga korupsi nantinya gan


jika uang pilkada langsung digunakan untuk pmbangunan juga akan lebih baik tapi rakyat masih ada yg ingin pilkada dipertahankan, liat ajalah kdepannya nanti gan ama keputusannya