JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak setuju dengan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut dia, rencana itu kemunduran dan melupakan arti reformasi.

 
"Dulu kenapa ada reformasi, karena ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana itu terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurusi rakyatnya," kata Basuki yang juga kader Partai Gerindra itu, di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014). 
 
Ia menjelaskan, pada masa Orde Baru hingga Reformasi, masyarakat Indonesia berasumsi kepala daerah (Bupati, Wali Kota, Gubernur) tidak pernah mengurus kepentingan masyarakat. Para kepala daerah itu hanya mengurus kepentingan DPRD yang telah memilih mereka.

Kemudian, tiap tahunnya, ada pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD. Jika anggota dewan menolak, maka kepala daerah langsung diberhentikan. Pada masa Orde Baru itu, kata dia, DPRD-lah menjadi pihak yang paling berkuasa. Merasa kepentingannya tidak diwakilkan oleh DPRD, masyarakat memberontak dan meminta pemilihan langsung.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, tiap hari Gubernur dan Wali Kota mikirin gimana alokasi APBD untuk service main golf, restoran, jalan-jalan ke luar negeri untuk anggota dewan. Kalau rakyat ngomel, kepala daerahnya enggak mau pusing. Karena yang menentukan dia terpilih jadi kepala daerah atau bukan kan hanya sekelompok anggota dewan saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan Gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD. Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

SUMBER : http://megapolitan.kompas.com/read/2...ntuk.Main.Golf

enak donk di temenin dengan caddy golf