Jakarta - Media Barat
sudah memuji Indonesia
sebagai negara paling top
di Asia Tenggara dalam
urusan kedewasaan
berdemokrasi. Hasil Pilkada, Pileg dan Pilpres 2014 lalu
jadi acuannya. Bila DPR mengesahkan Pilkada tak
langsung, maka citra ini bisa rusak.
Dalam tulisan berjudul In Southeast Asia, Indonesia Is
an Unlikely Role Model for Democracy yang terbit 4
September 2014, New York Times memuji demokrasi
Indonesia. Terutama setelah damainya proses Pileg dan
Pilpres 2014. Mereka menyebut, RI lebih baik
dibandingkan negara tetangga seperti Thailand,
Malaysia, Kamboja, bahkan Singapura.
Di Thailand, militer masih sangat dominan, bahkan bisa
menggulingkan pemerintahan hasil pemilu yang
berkuasa. Malaysia dan Kamboja tak pernah ada
perubahan signifikan dari sisi pemerintahan. Filipina ada
pemilu langsung, namun isu suap dan kekerasan masih
mewarnai prosesnya. Vietnam masih dikuasai komunis,
sedangkan Myanmar baru melangkah ke arah demokrasi
setelah lama dikuasai militer.
Berbeda halnya di Indonesia, demokrasi dianggap
berjalan sangat baik. 140 Juta berpartisipasi dalam
pemilihan 2014 lalu, hampir 75 persen dari rakyatnya.
Hasilnya, meski sempat diwarnai protes dan demo turun
ke jalan, bisa berakhir damai.
"Tidak ada keraguan, Indonesia sekarang menjadi
negara yang paling demokratis di Asia Tenggara dan ini
sesuatu yang tak diprediksi sebelumnya sejak tahun
1998," kata Marcus Mietzner, pakar tentang Indonesia di
Australian National University, kepada New York Times.
Dengan semua 'prestasi' demokrasi yang susah payah
dibangun selama ini, apakah usulan untuk membuat
Pilkada kembali ke DPRD tepat? Atau malah mungkin
merusak tatanan yang sudah baik sejauh ini?
"Iya, ini bisa menurunkan momentum yang sudah baik.
Image dan reputasi positif Indonesia bukannya dibenahi
secara substantif, tapi malah dikoreksi secara
prosedural," kata pengamat politik dari UGM Arie Sujito
saat berbincang dengan detikcom.

ejumlah alasan Koalisi
Merah Putih--pendukung
Prabowo-Hatta--
mengusung Pilkada kembali
ke DPRD sebetulnya,
menurut Arie, sudah banyak tidak masuk akal. Pertama,
soal biaya Pilkada Langsung mahal sudah diputuskan
oleh MK solusinya adalah menggelar Pilkada serentak.
Sehingga, tidak ada alasan lagi urusan biaya dikaitkan
dengan mahalnya Pilkada langsung.
Selain itu, Pilkada tidak langsung juga bentuk
kemunduran konstitusi. Warga negara menjadi hilang
hak konstitusionalnya, karena semua ditarik ke
parlemen. Sementara partai politik masih belum dibenahi
secara internal.
"Kalau maih mengoreksi, mengoreksi partainya, bukan
mekanisme pemilihan langsungnya. Partai ini malah
yang bikin tidak efektif di pilkada langsung," terangnya.
Pilkada lewat DPRD juga tidak memberi garansi bakal
adanya perbaikan kepemimpinan. Yang bakal terjadi
adalah minimnya pengawasan publik saat pemilihan
karena sistem lewat DPRD cenderung tertutup. "Tak ada
lagi panwaslu, media massa yang memantau,"
imbuhnya.
"Rakyat juga tidak bisa mengontrol kekuatan bupati dan
wali kota terpilih. Nanti bakal penuh persongkokolan.
Banyak menggunakan APBD untuk kepentingan berdua
(pemerintah dan DPRD), nanti deal-deal di situ,"
tegasnya.


http://m.detik.com/news/read/2014/09/08/125701/2684138/10/2/demokrasi-ri-paling-top-di-asia-tenggara-bisa-rusak-lewat-pilkada-dprd