MERDEKA.COM. Koalisi Merah Putih yang terdiri Gerindra, PPP, PKS, Demokrat, Golkar dan PAN menginginkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Salah satu alasannya untuk menghemat anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, anggapan tersebut keliru. Sebab bukan proses pilkada yang menyebabkan banyaknya dana keluar. Melainkan adanya anggaran yang digunakan untuk membeli suara rakyat.

"Mereka (DPR) teriak lagi mesti balikin (Pilkada secara tidak langsung). Salahnya di mana? Alasannya biayanya mahal karena mesti nyogok rakyat. Lu aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok tuh, bisa kepilih di Jakarta. Terbukti Pak Jokowi bisa jadi presiden kagak keluar duit," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Menurutnya, jika seorang calon kepala daerah memiliki rekam jejak yang baik maka biaya yang akan dikeluarkan akan semakin sedikit. Karena selain mendapat dukungan rakyat, partai pengusung juga tidak akan segan untuk mengeluarkan dana selama kampanye. Dan Ahok sangat mengapresiasi, calon kepala daerah yang mengusung diri sendiri tanpa bantuan partai.

"Biaya lebih mahal karena bego mau nyogok. Kalau punya rekam jejak bagus enggak banyak keluar duit kok. Partai juga mesti bayar kalau mau nyalon. Kami enggak bayar. Kalau memang hebat calon independen dong, kan bisa," jelas Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dia mengingatkan, awal adanya Pilkada langsung, karena banyak kepala daerah tidak memikirkan rakyat. Sebab kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan berkonsentrasi untuk bagaimana caranya agar anggota dewan senang. Agar pertanggungjawabannya dapat diterima dan menjaga posisinya tetap aman.

"Yang namanya bupati, walikota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok," cetus Ahok.