aribandimantraAvatar border
TS
aribandimantra
KMP tidak Bergeming Dengan Rayuan Jokowi

Ibarat jalan, laju Joko Widodo untuk menarik Partai-partai di Koalisi Merah Putih (selanjutnya disingkat KMP) ke gerbongnya sudah mentok. Misi terakhir Jokowi di Kediaman Surya Paloh justru semakin mempertegas sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak termakan rayuan Jokowi. PAN bergeming tidak akan menyeberang ke kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung Jokowi di Parlemen. Bagi PAN, bila bergabung ke kubu Jokowi selain tidak sesuai etika juga akan meredupkan sinar Partai berlambang Matahari itu. Bukankah di KMP posisi PAN cukup baik dengan Hatta Rajasa menjadi Cawapres Prabowo. Artinya PAN berada di papan atas dalam jajaran KMP. Ketimbang memperebutkan pepesan kosong tentu lebih baik mensyukuri yang ada, solid di KMP.

Seperti penegasan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy bahwa Hatta Rajasa bertemu Jokowi atas undangan dan tidak ada deal politik apapun. Kedatangan Hatta, mengindikasikan kuatnya soliditas KMP. Hatta tidak mau memenuhi permintaan Jokowi agar bergabung ke koalisi Jokowi-JK. “PAN tetap di luar pemerintah, konsisten, istiqomah, dan itu paling disukai Tuhan dan manusia, menghargai kebersamaan dan kepercayaan, kredibel, dan itu yang paling mahal," ujar Tjatur Sapto Edy.

Selain PAN, partai yang diincar adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski beberapa kali elit partai ini menyatakan penolakannya untuk bergabung dengan kubu Jokowi. Jangan lupa, PPP adalah partai pertama yang menyatakan dukungannya ke Prabowo. Elit partai ini datang ke Gelora Bung Karno Jakarta, saat Partai Gerindra menggelar Kampanye besar-besaran. PPP juga sudah menandatangani piagam koalisi Merah Putih 13 Juli lalu. Piagam tersebut, merupakan kepastian check and balance di DPR.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP HM Romahurmuziy mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengharuskan PPP bergabung dengan pemerintah. Dia menegaskan tidak akan pernah meminta atau mengemis-ngemis soal jabatan. "Ini sebuah konsekuensi kekalahan kami dalam pengusungan di capres," tegas Romahurmuziy saat ditemui usai acara halal bihalal DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Ahad (31/8).

Kekalahan di Pemilu Pilpres merupakan pendidikan politik, setiap perjuangan ada menang ada juga kalah. PPP yang nantinya di luar pemerintahan, sebut Romy, sama-sama dalam posisi yang terhormat. "Baik di luar maupun di dalam pemerintahan sama-sama posisi yang terhormat," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menegaskan tak bersedia masuk ke dalam koalisi PDIP untuk memperkuat Jokowi dari goyangan Parlemen. menilik kekuatan politik di parlemen, gabungan partai pengusung Jokowi memang lemah. Apalagi bila menteri-menteri di kabinetnya kurang cakap, hal ini bisa membuat Presiden lumpuh. Di babak awal terlihat KMP begitu digdaya. Sidang-sidang di Parlemen yang membahas, Tatib DPR, Pilkada tak langsung dan BBM menjadi ukuran, disapu bersih oleh KMP. Legitimasi Jokowi sebagai Presiden terancam terjungkal, jika tak memiliki kabinet dan tim ekonomi yang cakap.

Sebenarnya Jokowi tak perlu khawatir, karena Indonesia menganut Sistem Presidensil, sekuat apapun Parlemen tidak bisa menjatuhkan Presiden, kecuali kesalahan ada di Presiden itu sendiri, seperti melangkahi konstitusi. KMP sendiri berjanji tidak akan menjadi oposisi, tapi menjadi Koalisi Penyeimbang alias tidak akan menghadang atau mengerecoki. Jadi ketika jalannya pemerintah sudah miring-miring, maka KMP akan meluruskan. Jadi, Presiden bekerja saja dengan baik, maka pemerintahan pun akan jalan, meski partai pendukungnya lemah. Bukankah ini bagus untuk membuktikan teori koalisi rampingnya Jokowi.

Koalisi Merah Putih didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika dijumlah, koalisi tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR. Suara itu masih akan ditambah Partai Demokrat yang terus bergerak sejajar dalam kerangka Koalisi Merah Putih. Jadi kekuatan KMP menjadi power full, Kekuatan kubu ini bisa mencapai 60 persen.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Jika dijumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR atau kurang dari 40 persen kursi DPR.

Maka bisa dipastikan, Parlemen akan menjadi arena pertarungan kedua antara Koalisi Prabowo dan Jokowi. Babak berikutnya ini juga sebagai ajang pembuktian atas janji-janji kampanye dulu. Tanpa kerja keras, kreatifitas dan leadership, kabinet Jokowi bakal limbung jalannya. Sekali lagi ini saatnya Jokowi membuktikan ucapannya. Selain koalisi ramping dia juga pernah mengemukakan idenya, bahwa tidak ada transaksi, tidak ada dagang sapi. Menteri Kabinet Indonesia Hebat yang akan dipilihnya benar-benar akan fokus bekerja untuk Indonesia hebat.

Ada lagi, yang perlu diingatkan, bahwa Jokowi akan berkoalisi dengan rakyat. Meski di Indonesia menganut demokrasi perwakilan, suara rakyat dikumpulkan ke wakilnya yang sekarang terpilih menjadi duduk di Parlemen. Tapi, Jokowi mengabaikan hal ini. Apapun ini adalah kesempatan ketiga baginya untuk membuktikan teorinya. Artinya kerja ekstra keras dan cerdas harus menjadi agenda Jokowi, bukan malah memperbanyak partai koalisi. Seharusnya Jokowi Pede dengan kemenangannya itu.

Kekahwatiran kita adalah, jika medan pertarungan di parlemen ini diperluas. Karena kurang pede di Parlemen maka mencari-cari bantuan keluar, seperti mengelola agenda setting media dan mengerahkan pengamat serta lembaga survei. Jadilah kita menonton serial Sinetron baru: Sibuk Melempar Isu. Akibatnya keluar dari substansi, maka rakyat lagi yang menjadi korban.

Sepertinya kekahwatiran itu sudah di depan mata. Baru-baru ini ada isu pemindahan makam Nabi Muhammad saw. Oleh media di Indonesia, isu ini digoreng sedemikian rupa, agar rakyat lupa dengan berita kenaikan BBM. Benarkah?

Kalau permainan isu itu benar, maka elit-elit politik bisa jadi bertambah bodoh tapi rakyat makin cerdas. Rakyat Indonesia sekarang tak hanya cerdas memainkan kartu. Rakyat sudah pintar memilih dan memilah berita. Jadi baik di Parlemen maupun di Pemerintahan sekarang saatnya pembuktian. Rakyat melihat dan mendengarkan.

Sumber Terkait: http://www.jpnn.com/read/2014/08/26/...Ini-Alasannya-
Diubah oleh aribandimantra 07-09-2014 01:40
0
6.1K
76
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan