TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta Faisal Basri menolak keras usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Usulan tersebut sedang dibahas dalam RUU Pilkada.

"Diubah undang-udang Pilkada jadi tidak langsung dan dipilih DPRD. Ini menodai reformasi," kata Faisal di Hotel Ibis, Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Faisal mengingatkan rakyat menuntut agar pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan tidak melalui percaloan.

Pengamat Ekonomi UI itu menuturkan hal itu dimunculkan karena adanya prosentase koalisi Merah-Putih sebanyak 63 persen sedangkan Jokowi-JK sebanyak 37 persen di parlemen.

"Kalau 63 persen di seluruh provinsi, lalu Pilkada lewat DPRD ya menang semua, jadi engga perlu ada pemilu. Itu namanya ** SENSOR **," tegas Faisal.

Menurut Faisal, metode pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berkaitan dengan penghematan anggaran. Menurutnya banyak cara anggaran dapat dihemat dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Itu kan balas dendam saja, itu strategi ** SENSOR **, maaf tidak ada lagi kata yang halus selain ** SENSOR **. Rakyat tidak bisa mengoreksi pemerintahan. Tidak ada calon independen lagi," kata Faisal.

Faisal mengatakan bila DPR akhirnya mensahkan RUU tersebut, ia yakin banyak kelompok masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Ini akan maju ke MK, bukan saya saja tapi kelompok masyarakat. Kita bawa sama-sama ke MK," ujar Faisal.[URL="https://id.berita.yahoo.com/faisal-basri-pilkada-dipilih-dprd-itu-namanya-** SENSOR **-083719806.html"]** SENSOR **[/URL]

Janganlah kalo semua pilkada dikembalikan pemilihannya di legislatif, mundur lagi ke jaman kegelapan itu mah
Mungkin pilgub masih wajib pilihan langsung, kalo bupati atau walikota bolehlah ke DPRD, muak juga gw liat cewek2 seronok bahkan punya video mesum, otak cc kecil mencalonkan diri