Mencari Jalan Keluar

Sebelum menaikkan harga BBM, semestinya pemerintah harus berusaha keras menekan anggaran belanja agar tidak defisit. Harus dibuat anggaran yang berimbang. Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan penghasilan. Bila penghasilan masih juga lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, maka pengeluaranlah yang harus dipangkas. Pembayaran utang harus dijadwalkan kembali. Hal ini amat mungkin dilakukan. Bila pemerintah bisa membuat rencana pengeluaran, berarti bisa pula mengurangi. Harus dibuat skala prioritas pengeluaran. Pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, dan hanya merupakan pemborosan harus dicoret dari daftar pembelanjaan.

Bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:

1. Menyita Harta Koruptor

Pada berbagai skandal korupsi yang terjadi di negri ini, uang negara menguap entah kemana. Sangat mungkin menarik kembali uang yang telah terlanjur dikucurkan secara semena-mena itu? Uang itu tentu sangat berarti di saat negara dalam kesulitan seperti sekarang ini. Ingat, untuk kenaikan harga BBM, misalnya ternyata negara hanya menghemat dana yang tak seberapa, tapi mengapa pemerintah tega mengorbankan ratusan juta rakyatnya, sementara uang sebesar trilyunan di tangan satu orang dibiarkan saja? Mengapa pemerintah tidak segera menggelandang mereka, dan memaksanya untuk mengembalikan dana yang telah dikorupsi itu, kalau perlu menyita seluruh harta pribadinya dengan ancaman hukuman fisik? Mengapa malah justru menambah derita ratusan juta rakyat yang tidak berdosa itu? Adilkah?

2. Keteladanan Pemimpin

Untuk menghemat pengeluaran pemerintah, para pejabat harus mau berkorban. Dan memberi contoh penghematan kepada seluruh rakyatnya. Misalnya tidak perlu lagi ada baju dinas yang kadang memakan biaya miliaran rupiah. Cukup baju-baju biasa yang harganya murah. Bila perlu gaji yang diterima langsung disumbangkan kembali kepada rakyat. PM Malaysia Mahatir Muhammad, konon di saat puncak krisis, tidak mengambil gajinya sebagai PM selama setahun. Bisakah cara serupa ditiru oleh pejabat di Indonesia? Bila mau, pasti bisa. Toh, seperti yang dilaporkan oleh KPKPN ternyata semua pejabat kita adalah milyarder. Dengan penghematan yang dilakukan, insyaallah akan terkumpul dana yang mungkin cukup besar, sehingga tidak perlu lagi menaikkan BBM.

3. Memanfaatkan Sumberdaya Alam

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah. Areal hutan Indonesia termasuk terluas di dunia. Belum lagi sumberdaya mineral, misalnya emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu. Demikian juga pemberian ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas atau barang tambang lainnya. Sampai saat ini hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing ketimbang dirasakan oleh rakyat. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar. Sejak tahun 1973 konon lebih dari Rp 500 triliun hasil emas melayang ke luar negeri. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Tapi angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri. Sudah saatnya, sumber daya alam kita (tambang emas, minyak, dll.) dikelola oleh badan usaha milik negeri sendiri.

4. Membangun BUMN Profesional dan Efisien

Pemanfaatan secara optimal akan sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara profesional dan efisien. Sudah menjadi rahasia umum betapa di BUMN-BUMN itu selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat praktek-praktek korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Bagaimana mungkin PLN misalnya, yang menjadi perusahaan tunggal dalam pengelolaan listrik, bisa rugi? Padahal tidak ada satupun rakyat yang tidak menggunakan listrik. Juga tidak ada perusahaan lain yang menjadi saingan PLN. Itu semua terjadi karena mismanajemen dan korupsi. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik.

Seluruh kebijakan pencabutan subsidi adalah konsekuensi logis dari aplikasi sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara sama sekali tidak berkewajiban untuk menjamin kebutuhan publik seperti listrik, BBM, pendidikan atau kesehatan masyarakat. Seluruhnya diserahkan kepada hukum pasar.Dan penderitaan masyarakat di tanah air Indonesia ini makin menjadi-jadi akibat kebijakan birokrat yang tidak adil dan tega menyengsarakan serta menipu rakyat.

Sementara itu, Islam justru telah menetapkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas jaminan berbagai kebutuhan publik, sebagai salah satu bagian dari aktivitas ri’ayatusy syu’un. Negara berke- wajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pengadaan sarana listrik dan minyak, kesehatan, dan pendidikan secara gratis. Betapa kontrasnya dengan prinsip kapitalisme.

Maka dari itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kemelut ini kecuali kembali kepada Islam. Hanya syariat Islam sajalah yang mampu untuk mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.