Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya berbalik arah mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Padahal, sebelumnya, dalam rapat Panitia Kerja RUU Pilkada terakhir di Komisi II, PKS masih bertahan untuk melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengakui perubahan sikap itu. Perubahan PKS ini penyikapan yang sangat dinamis dan kami belajar dari Koalisi Merah Putih untuk satu suara. Selain mencoba satu suara dengan parpol Koalisi Merah Putih lainnya, PKS juga memiliki alasan tersendiri untuk mendukung pilkada melalui DPRD.

Salah satu yang paling penting, pilkada melalui DPRD dapat menghindari potensi korupsi dan politik uang. Selain itu, lanjut Hidayat, pilkada melalui DPRD juga bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang dan tidak menutup kesempatan calon independen. Jadi, Jika ada tokoh independen berkualitas, parpol-lah yang bertugas menarik mereka masuk untuk dicalonkan. Contohnya seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung).

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, PKS bersama parpol Koalisi Merah Putih masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung. Sebelumnya, anggota Panja RUU Pilkada, Abdul Malik Haramain, mempertanyakan perubahan sikap itu. Dia mencurigai hal tersebut berhubungan dengan hasil pilpres yang menghasilkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.

Namun, Hidayat membantah perubahan sikap ini disebabkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih gagal dalam pilpres. "Saya menyayangkan jika ada logika seperti itu. Saat putusan MK selesai, sudah selesai perkara," ujar dia.

Ada dua hal yang menurut Penulis yang patut dicermati dari pernyataan Hidayat Nurwahid ini, Politik suatu hal yang dinamis dan soliditas Koalisi Merah Putih. Karena bagi yang tidak intens mengikuti perkembangannya bisa jadi akan terbelalak melihat sikap politisi. Bisa jadi hari ini kawan besok menjadi lawan, tak ada yang abadi selain kepentingan.
Unsur politik adalah kepentingan dan unsur wisdom atau kebijaksanaan adalah nilai. Bila orang mengabaikan unsur ini dalam kepentingan, maka politikpun akan dipahami dan dijalankan dengan kaca mata kuda, dan terperangkap dalam kepentingan saja, sehingga muncul adagium, tidak ada kawan atau atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pernyataan yang demikian itu adalah faham politik oartisan yang terasing dalam nilai, bukan politik Negarawan yang menyatukan politik dan nilai. Hal ini harus disadari betul bagi orang-orang yang berhasrat menjadi pengelola Negara.
PKS tahu betul hal ini, karena itu seberapa pun kencangnya dinamika politik, tidak akan lepas dari bingkai kesantunan itu sendiri. Ketika berkoalisi dengan Pemerintahan SBY, PKS kerap disebut sebagai anak nakal. Karena meski didalam pemerintahan, tak jarang PKS melontarkan kritikannya bahkan berseberangan dalam putusan pemerintah, seperti masalah BBM.
Dalam koalisi merah putih ini, hanya PKS (dan tentu saja Gerindra) yang sama sekali tidak digoyang rayuan maut kubu Jokowi. Mungkin Jokowi sendiri akan merasa sia-sia untuk merayu PKS. Perbedaan itu jelas sekali dalam asas dan ideology partainya. Perbedaan jelas terlihat dalam Pilkada DKI ketika PDIP menyalonkan Jokowi dan PKS mengajukan Hidayat Nurwahid.
Tapi, bersama Koalisi merah putih, PKS yang tadinya setuju dengan Pilkada langsung akhirnya dengan berbesar hati, mengikuti mayoritas pandangan di KMP. Mengutamakan kepentingan KMP bukan berarti mengabaikan rakyat yang telah memilihnya. Karena bukankah demokrasi di Indonesia ini demokrasi perwakilan. Rakyat memilih langsung wakilnya, setelah terpilih sang legislator mendapat mandat dari rakyat di daerah pemilihannya untuk menyuarakan kepentingannya. Begitu jalan logikanya.
Serperti kita ketahui bersama, Pilpres kemarin bertarung dua kubu yang sama kuatnya, hingga Indonesia menjadi terbelah. Sebagian ada di KMP sebagian lagi ada di kubu Jokowi. Meski kalah di MK tentu kita tidak boleh mengabaikan KMP. Karena suaranya sangat signifikan.
Adapun PKS dalam Pemilu legislatif kemarin mendapat sekitar 6 persen suara, tentu bila sendirian suara ini bukan hanya kecil tapi malah menjadi hilang. Untuk menyeberang ke kubu Jokowi tentu tidak mungkin. Malah akan menimbulkan masalah baru. Maka dengan bergabung ke KMP akan menjadi kekuatan besar. Akan lebih bisa menyuarakan kepentingan aspirasi konstituennya.
Dinamika politik ini hari ke hari justru makin menguatkan soliditas di KMP, luar biasa!

Sumber Terkait: http://news.detik.com/read/2014/09/0...t-dprd?9911012
http://nasional.kompas.com/read/2014...ada.Lewat.DPRD