Jumat, 05/09/2014 11:23 WIB
Demokrat: Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudarat Dibanding Manfaat
Hardani Triyoga - detikNews


Ilustrasi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menyebut fraksinya menolak pelaksanaan Pilkada secara langsung. Pilkada langsung dianggap memunculkan banyak masalah seperti ketegangan sosial, kerusuhan hingga berlarutnya proses penanganan sengketa.

"Hampir semua tahapan melahirkan ketegangan dan kerawanan baik sosial maupun politik. Belum lagi praktek money politic yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Dengan begitu, pilkada langsung lebih banyak
mudaratnya di banding manfaatnya," kata Khatibul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/9/2014).

Fraksi Demokrat mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang mengatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Dalam pasal itu, menurutnya tidak ada kalimat yang menyebut kalau pilkada dilaksanakan secara langsung. Namun dilakukan dan dipilih secara demokrasi.

Pilkada langsung sambung Khatibul sering menghasilkan ketidakharmonisan antar kepala daerah. Beberapa kejadian ketidak harmonisan antara gubernur dan wakil gubernur, begitupun bupati dengan wakilnya seringkali terjadi.

"Kedua-duanya sama-sama merasa dipilih secara langsung. Di saat yang sama afiliasi partai berbeda. Ketidakharmonisan dalam penyelengaraan pemerintahan hanya akan menyengsarakan masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan fraksinya mendukung Pilkada yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota agar dipilih DPRD sebagai representasi dari suara rakyat.

"DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," ujarnya.