JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Pemilu Presiden 2014, mayoritas partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih disebut berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Pesatuan Pembangunan disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Setelah Pilpres mungkin karena konstelasi politik berubah dan sebagainya, tiba-tiba mereka inginnya berubah menjadi (dipilih oleh) DPRD," kata Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Menurut Malik, hanya satu partai koalisi Merah Putih yang tidak berubah sikap, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan, PKS tetap pada keinginan semula agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung. Keinginan tersebut serupa dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Pastinya saya enggak ngerti kenapa (berubah sikap). Saya kira hasil pilpres ikut memengaruhi mereka (koalisi Merah Putih). Mungkin mereka ingin memperkuat dan meneruskan koalisi mereka di nasional sampai daerah," kata Anggota Fraksi PKB ini.

Malik menjelaskan, ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung seperti sekarang. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, HANURA, PKB dan Pemerintah.

Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra.Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD.

Malik mengatakan, setiap fraksi akan terlebih dahulu mendiskusikan opsi-opsi tersebut secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika tidak didapatkan keputusan, maka akan dilakukan voting. Rapat Panja rencananya akan kembali dilakukan 8 September mendatang.

"Tanggal 8 mudah-mudahan ada kesepakatan mufakat tanpa voting," ujar Malik.