DPR yang masa dinasnya berakhir 1 Oktober sedang menggodok RUU Pilkada dengan salah satu opsi perubahannya adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fraksi PKS sebelumnya menolak opsi ini, namun kini menyatakan setuju. Mengapa berubah?

"Secara prinsip sikap fraksi kita telah melakukan kajian dan mendengarkan masukan dari banyak pakar fraksi menentukan untuk bersama dengan Koalisi Merah Putih bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui DPRD," ujar Ketua FPKS DPR Hidayat Nur Wahid saat dihubungi detikcom, Jumat (5/9/2014).

Dia menuturkan bahwa biaya pemilihan secara langsung oleh rakyat sangat besar. Selain itu potensi money politics pun lebih besar jika pemimpin daerah dipilih langsung seperti sekarang ini.

"Prinsipnya kan begini, anggota DPRD kan juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kenapa rakyat tidak percaya kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Apakah nantinya dilakukan secara musyawarah atau voting, itu kan prinsipnya tetap demokrasi. Konstitusi kita juga tidak mengatur secara spesifik mengenai pemilihan langsung. Jadi bisa langsung dipilih oleh rakyat, bisa langsung di DPRD yang juga perwakilan dari rakyat," papar Hidayat.

Dituturkan pula oleh pria yang akrab disapa HNW ini bahwa dengan dipilih melalui DPRD maka pengawasan terhadap kepala daerah akan lebih maksimal. Dengan demikian praktik korupsi oleh kepala daerah dapat berkurang.

"Tinggal nanti kerjasama saja dengan KPK atau PPATK. Tapi ada masalah lagi mungkin nanti yang akan muncul bahwa ada anggapan bahwa ini jadi kembali lagi ke masa Orde Baru. Saya kira tidak ya, karena konstitusi memberi ruang untuk itu. Kalau dikaitkan dengan money politics kan tinggal kerjasama saja dengan KPK atau PPATK," pungkas Hidayat.

Pada tanggal 1-3 September 2014, Panja RUU Pilkada DPR melakukan rapat konsinyering di Wisma DPR di Kopo, Puncak, Bogor. Dalam rapat yang digelar bersama Dirjen Otda Kemendagri itu, dari semua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, hanya PKS saja yang tidak sepakat pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Namun sekarang pandangan PKS berubah dan mengamini pendapat rekan-rekannya di Koalisi Merah Putih.

Sedang PDIP tetap berpendapat pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, senada dengan usulan pemerintah.