Belum saja di lantik, Janji kampanye Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi untuk membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset sudah ditagih oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Saat kampanye dalam Pemilu Presiden, Presiden terpilih yang menurut www.iklancapres.org telah menghabiskan dana Rp 61,94 milyar untuk berkampanye di media massa ini berkata akan memisah Kementrian Pendidikan, yaitu Kementrian Pendidikan Dasar-Pertama dan Menengeh serta Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.

"Dulu ketika melakukan kampanye Pak Jokowi-JK berjanji akan ada dua Kementerian Pendidikan. Sekarang kita menagihnya," kata George Iwan Marantika, Kepala Bidang Luar Negeri Aptisi, di Yogyakarta, Senin, 1 September 2014.

Menurut Marantika, dengan Kementrian Pendidikan saja yang mengurusi sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dinilai kurang fokus. Sebab jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia mencapai 3.485 kampus. Ada 3.385 atau 97 persen merupakan perguruan tinggi swasta (PTS), sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) berjumlah 100 kampus atau 3 persen. Total mahasiswa mencapai lebih dari 3 juta.

Dengan jumlah PTN dan PTS sebanyak itu, sekurang-kurangnya dalam satu tahun perputaran uangnya mencapai Rp100 triliun. Jumlah tersebut tidak sedikit sehingga sangat layak perguruan tinggi di bawah kementrian tersendiri. Dengan kementrian tersendiri, kerja kementerian tersebut akan lebih fokus.