Jumat, 05/09/2014 09:30 WIB
Hapus Pilkada Langsung, Koalisi Merah Putih Dianggap 'Balas Dendam'
M Iqbal - detikNews
Halaman 1 dari 2



Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang akan disahkan DPR dalam waktu kurang dari sebulan, patut dicermati bersama. Adalah isu soal pemilihan kepala daerah yang akan dikembalikan pada rezim Orde Baru yaitu melalui DPRD.

Opsi pemilihan gubernur, wali kota dan bupati dipilih melalui DPRD ini didukung oleh 5 fraksi DPR yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Sementara opsi kepala dipilih langsung seperti sekarang, disetujui PDIP, PKS, HANURA, dan PKB.

Melihat komposisi jumlah kursi di DPR, maka sudah jelas opsi yang kemungkinan besar disahkan adalah opsi pertama, kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak lagi secara langsung rakyat terlibat.

Hal yang menarik dicermati, adalah perubahan sikap 3 fraksi yaitu PAN, Gerindra dan Golkar yang semula setuju kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tiba-tiba berubah mendukung dipilih DPRD.

"Perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih ini sangat menggelikan. Sebelumnya fraksi Demokrat dan PPP memang sejak awal setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kab/Kota. Sementara PKS tetap dalam sikap menolak pelaksanaan pilkada melalui DPRD," ujar Direktur LIMA Ray Ranguti dalam pesan singkat, Jumat (5/9/2014).

Menurut Ray, sikap mayoritas koalisi merah putih ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan Pilpres. Argumen bahwa mereka setuju Pilkada digelar langsung tiba-tiba dimentahkan sendiri.

"Jelas berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demokrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," kritiknya

"Mereka mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensil dalam reformasi hanya sekedar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat prgamatis dan juga bernada 'balas dendam'," imbuh Ray.

Sikap ini juga kata Ray, seperti ingin menunjukan bahwa parlemen dikuasai oposisi atau parpol penyeimbang. Mereka memberi sinyal ke kubu Jokowi-JK bahwa kekuatan kubu merah putih di parlemen adalah mayoritas.

"Oposisi sejatinya memperkuat politik kebangsaan, bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala kepentingan sektoral kita," ucapnya.

"Mengubah sikap untuk sekedar mensolidkan dan memperkuat kelompok dengan mengorbankan capaian strategis berbangsa, yang salah satunya adalah pelaksanaan pilkada langsung di kab/kota adalah kemunduran," imbuh pegiat Pemilu tersebut.