Dengan mengusung jargon yang bombastis “Revolusi Mental”, ekspektasi terhadap program-program pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi. Implementasi dari jargon tersebut diharapkan membawa perubahan signifikan dari pendahulunya. Perubahan yang diharapkan tentu saja ke arah yang positif, dan tidak barati semua program pemerintahan Presiden SBY harus diubah atau ditinggalkan. Harus diakui, di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama 10 tahun, deretan prestasi berhasil ditorehkan Indonesia dan diakui dunia.

Terminologi revolusi yang bermakna perubahan secara radikal, meluah harapan lahirnya gebrakan besar dari Jokowi-JK dalam menata Indonesia lima tahun kedepan. Terobosan yang berpihak pada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Keberpihakan rencana kebijakan Jokowi-JK kepada rakyat bukan berarti program-program tersebut hanya dipahami, disetujui dan diterima di tingkatan elit, atau disepakati oleh pemerintah saja. Namun lebih dari itu, sebuah program dikatakan berpihak kepada rakyat bila program tersebut bisa dikomunikasikan sehingga dipahami oleh rakyat. Dengan dasar pemahaman yang kuat atas program pemerintah, maka rakyat bisa menentukan sikap secara rasional, memberikan persetujuan dan legitimasi sehingga program-program tersebut berjalan mulus tanpa menuai penolakan dan kontroversi.

Dua bulan jelang pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, sejumlah rencana program pemerintahan Jokowi-JK telah disampaikan ke publik. Ada yang disampaikan langsung oleh Jokowi-JK ada pula yang muncul dari gagasan tim sukses mereka. Namanya ide, pastilah ada yang mendapat apresiasi, namun banyak pula yang menuai kontroversi. Beberapa rencana program Jokowi-JK yang menuai kontroversi dan mengakibatkan perdebatan sengit antara lain :

1. Mencabut subsidi BBM

Alasan mendasar yang menjadi pembenaran Jokowi-JK untuk mencabut subsidi (menaikkan) BBM adalah karena subsidi BBM mengakibatkan jebolnya anggaran negara, subsidi BBM menggunakan anggaran sangat besar. Konsumsi bahan bakar memang sangat tinggi. Salah satu variable yang menyebabkan tingginya konsumsi BBM adalah dinamika pertumbuhan ekonomi. Di berbagai sektor, aktivitas masyarakat harus ditunjang oleh BBM. Ketika pemerintah mencoba membatasi konsumsi BBM masyarakat, kita melihat panjangnya antian di SPBU. Orang-orang telat ke kantor, bahkan tak bisa ke tempat kerja karena mobilitas terganggu oleh keterbatasn BBM. Konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi tentu saja menyedot anggaran yang tidak kecil. Maka kemudian muncul ide untuk mengemat anggaran dengan mencabut subsidi. Kontroversinya terjadi di sini. Untuk menghemat anggaran, apakah mencabut subsidi BBM satu-satunya jalan?

Subsidi adalah hak rakyat yang harus dijamin oleh Negara. Apalagi kenaikan BBM dipastikan menyebabkan inflasi dan kenaikan harga-harga sehingga memukul daya beli masyarakat (purchasing power hitting), menganggu pertumbuhan ekonomi dan dampak derivatifnya bahkan bakal menciptakan kemiskinan baru. Bila alasan mencabut subsidi untuk menghemat anggaran atau menjaga ruang fiskal, banyak opsi solusi lain yang bisa ditempuh. Misalnya merampingkan birokrasi, mengurangi belanja pegawai, menekan angka kebocoran anggaran dan korupsi, meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, merealokasi anggaran dari Kementrian yang selama ini realisi serapannya rendah, serta serta bebagai pilihan solusi tanpa harus mengorbankan hak-hak rakyat.

2. Menjual Pesawat Kepresidenan

Ide menjual pesawat kepresiden ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait. Menurut politikus muda PDIP ini, penjualan pesawat kepresidenan yang baru beberapa bulan lalu digunakan oleh Presiden SBY adalah dalam kerangka penghematan anggaran Negara. Dasar kajian argumentasi tim sukses Jokowi-JK pada Pilpres lalu ini memang masih absurd. Tidak jelas kalkulasi dan penghematan apa yang dicapai jika pesawat kepresidenan dijual. Padahal, alasan pengadaan pesawat kepresidenan tersebut oleh pemerintahan Presiden SBY, adalah dalam rangka menghemat anggaran Negara. Dari perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh Pemerintah, penghematan anggaran negara selama masa pakai pesawat ini di kisaran beberapa tahun ke depan adalah Rp114,2 miliar per tahun, kata Menteri Sekretari Negara Sudi Silalahi, seperti diberitakan Jurnal Nasional.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dollar AS atau dalam kurs rupiah sebsar Rp 847 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran untuk sewa pesawat kepresidenan tahun 2011 mencapai Rp156 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp102 miliar. Bila kita rata-ratakan Rp 120 miliar pertahun, artinya menyewa pesawat selama 7 tahun setara dengan satu pesawat kepresidenan baru. Dengan memiliki pesawat kepresidenan, anggaran Negara hanya terbebani satu kali, selebihnya hanya biaya operasional. Tapi bila menyewa pesawat, maka setiap tahun anggarannya harus dialokasikan. Jadi, membeli lebih efisien daripada menyewa.

3. Menjual/Privatisasi Pertamina

Rencana kebijakan kontroversi ketiga yang dilontarkan oleh kubu Jokowi-JK adalah privatisasi Pertamina, BUMN strategis yang tanggungjawabnya melayani hajat hidup 250 juta rakyat Indonesia. Adalah Effendi Simbolon, yang mengusulkan rencana privatisasi Pertamina. Alasannya memang sangat bagus, dengan privatisasi, kepemilikan saham Pertamina jadi terbuka ke publik sehingga transparansi Pertamina bisa dicapai. Cagub gagal pada Pilgub Sumut ini mengatakan, selama ini Pertamina cenderung tidak transparan, termasuk dalam penentuan harga BBM.

Barangkali politikus PDIP ini lupa, bila luka yang ditorehkan oleh pemerintahan Megawati belumlah sembuh dan masih nanar di nurani bangsa Indonesia ketika Ketua Umum PDIP tersebut menjual Indosat, salah satu asset strategis bangsa. Bila alasan yang dikemukakan ingin privatisasi Pertamina hanya untuk menciptakan transparansi, saya kira itu tergantung pemerintah sebagai pemilik saham. Kalau pemerintah melalui perpanjangan tangan Kementrian BUMN memang beriktikad baik menciptakan transparansi di tubuh Pertamina, ya, sederhana saja. Tinggal turun ke bawah, memperbaiki manajemen korporasi yang sudah mulai berkiprah di kancah global tersebut.

Lagian, jika Pertamina dijual, kepempilikan saham pemerintah dilepas, tak ada jaminan transparansi berdampak pada efisiensi harga BBM yang jadi komoditas utama Pertamina saat ini. Bahkan, harga BBM bisa dinaikkan seenaknya oleh pemilik saham. Ini yang harus dipikirkan masak-masak oleh Effendi Simbolon! Sebagai orang yang berpengalaman di bidang ekonomi, kita berharap Pak JK menolak fantasi liar privatisasi Pertamina tersebut.

4. Mengurangi Gaji PNS

Rencana kebijakan keempat, dalam catatan penulis yang juga menuai kontroversi adalah soal pengurangan/pemotongan gaji PNS. Bagi non PNS, ide ini tentu tidak bikin pusing, malah disambut gembira. Apalagi PNS, sebagai pelayan rakyat, selama ini kinerjanya memang banyak yang tidak jelas. Banyak yang menuding, PNS hanya makan gaji buta tanpa kinerja. Saya kira pendapat semacam ini bentuk ekspresi kekecewan masyarakat terhadap birokrasi secara umum, yang harus ditangkap dan direspons oleh pemerintah.

Namun, bagi saudara-saudara kita yang bekerja sebagai PNS, rencana pemotongan gaji tentu saja sangat mengkhawatirkan. Di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, kenaikan tarif dasar listrik dan rencana kenaikan harga BBM, gaji PNS bisa jadi tidak mencukupi untuk meng-cover kebutuhan mereka. Ini juga dapat berdampak pada turunnya kualitas layanan PNS kepada masyarakat sehingga merusak tatanan birokrasi pemerintah. Yang semestinya disikapi dari abdi Negara ini adalah menyetop sementara (moratorium) penerimaan PNS sembari PNS yang telah ada dioptimalisasi fungsinya agar berkinerja dengan baik sehingga keberadaan mereka betul-betul bermanfaat/tidak membebani anggaran Negara.

Apakah anda setuju dengan program-program tersebut? Mari berpendapat dengan riang dan gembira.

Sumber Terkait:http://beritapopuler.com/3-rencana-k...esiden-jokowi/