Kamis, 4 September 2014 | 04:21 WIB
 
SURABAYA (Surabaya Pagi)- Pernyataan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bambang DH yang menyebut PDIP tak akan mengusung Tri Rismaharini dalam Pilwali Kota Surabaya 2015, tampaknya menjadi bola liar. Kini, anggota DPRD Kota Surabaya mulai berpolemik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang-terangan bersedia menjadi kendaraan politik Risma. Sedang partai lain memilih wait and see.

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto menilai, Risma masih layak untuk maju kembali dalam perebutan kursi walikota periode 2015 – 2020. Menurutnya, Risma merupakan pemimpin gigih dan tegas. Risma juga dikenal sebagai pribadi yang menentang keras birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan pemerintah diubah menjadi lebih cepat dan efisien, karena memanfaatkan teknologi internet. “Kami siap menjadi kendaraan politik Risma ketika dia ingin maju menjadi wali kota untuk periode selanjutnya (2015-2020). Kami siap menampung jika PDIP tidak lagi mengusungnya,” tegas Ahmad Suyanto, Rabu (3/9).

Hanya saja, PKS akan berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon. "Karena jumlah kursi kami hanya lima maka peluang berkoalisi untuk mengusung Bu Risma cukup besar," tutur Suyanto.

Pernyataan Suyanto diamini Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunoanto. "PDIP ini partai pengusung Bu Risma. Saya pikir mereka punya alasan (menolak Risma) dan PKS punya benang sejarah dengan Bu Risma. Pada putaran kedua pemilihan walikota sebelumnya, PKS ikut mendukung Bu Risma. Ketika akan diimpeachment, dari 7 fraksi di DPRD Surabaya hanya PKS yang tetap mendukung Bu Risma," ungkapnya.

Ia mengakui Risma memiliki kekurangan, tapi masyarakat juga tahu dan mengapresiasi kinerjanya dalam membangun Surabaya. Hammy yakin untuk membangun kota itu tidak cukup satu periode kepemimpinan. Namun, semuanya akan dikembalikan lagi ke Risma, apakah masih akan mencalonkan lagi atau tidak. "Bolanya ada di Bu Risma. Apakah mau merajut kembali benang sejarah dengan benang putih. Kami pun siap berkomunikasi lebih lanjut," tutur Hammy.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih memilih menunggu perkembangan. Ini karena perolehan suara PKB di Surabaya tidak begitu signifikan. Dalam Pileg lalu, partai berbasis massa NU ini hanya memperoleh lima kursi. Sedangkan untuk pemilihan partai, PKB berhasil meraih sebanyak 119.742 suara, di bawah Partai Demokrat sebanyak 140.275 suara. Posisi nomor satu diraih PDIP dengan perolehan 346.287 suara.

“Perolehan suara kami dalam pemilu lalu tidak begitu signifikan, sehingga tidak bisa mengusung calon sendiri. Tentunya kami akan koalisi dengan partai lain untuk mengusung calon,” ucap Masduki Toha, anggota Fraksi PKB.

Menurut Masduki, dalam mengusung calon walikota, PKB memiliki kriteria-kriteria khusus. Sehingga, tidak semua calon yang hendak maju bisa diterima PKB. Kriteria itu diantaranya, calon itu harus punya popularitas dan elektabilitas. Sepanjang kedua kriteria ini dimiliki oleh orang yang bersangkutan, maka partai dengan tangan terbuka akan menerima calon tersebut. “Meskipun kami menerima si calon, tapi belum tentu kami akan mengusung. Karena kami akan kaji dan mempertimbangkan lagi hal lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Bambang DH kembali menegaskan, PDIP tidak akan gandholi bila Tri Rismaharini diusung partai lain sebagai calon wali kota Surabaya periode 2015-2020.
"Silakan saja Risma diusung partai lain, nanti kalah kok," yakin mantan wakil walikota di era walikota Tri Rismaharini.

Keyakinan Bambang DH ini dikarenakan Risma selama empat tahun memimpin Surabaya tidak mampu memberikan sesuatu yang baru. Menurutnya, apa yang dipublikasikan selama ini, hanya klaim dari Risma saja. Ia mencontohkan, pembangunan taman, pengembalian lahan jalur hijau hingga pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki yang sekarang sudah dirasakan publik sudah dirintis sejak 2003 ketika Bambang DH menjadi Walikota Surabaya. "Jangan suka main klaim, tahun 2003 itu Risma belum menjadi apa-apa," tandas Bambang DH.

Menanggapi pernyataan Bambang DH, Ketua PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana menilai pernyataan seniornya itu hak pribadinya. Namun, Wisnu menegaskan, PDIP memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan cawali nanti. Selama ini, untuk calon kepala daerah yang memutuskan adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Apa perintah partai nantinya, kader harus tunduk. Nunggu instruksi ketua umum (Megawati," tandas Wisnu yang juga wakil wali kota Surabaya ini.

Analisis Pengamat
Dosen Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hariadi menilai figur Tri Rismaharini masih sangat kuat untuk sekarang ini. Karena itu, menurutnya, dari partai apapun jika mengusung Risma akan menang. Ia beralasan, sekarang ini rakyat dalam menentukan pilihan sebagai pemimpinya tidak melihat partai politik mana yang mengusung. "Ini perlu diingat, siapapun partai yang memberangkatkan Bu Risma pasti akan terpilih, sulit dibayangkan ada yang bisa mengalahkan beliau sekarang ini," tandas Hariadi.

Sebetulnya, lanjutnya, PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2014 menjadi modal politik sangat kuat. Kekuatan itupun akan bertambah semakin kuat apabila dalam Pilwali 2015 kembali mengusung Tri Rismaharini. "Tapi itu tergantung internal PDIP soal pertimbangan dalam mengusung seorang calon," ujarnya.

Memang, diakui Hariyadi, gambaran kemenangan bagi Tri Rismaharini dalam Pilwali 2015 bisa diraih dengan mudah asalkan kondisi setahun kedepan tetap tidak ada gejolak berarti. Dimana dalam satu tahun masa pemerintahan Wali Kota Tri Rismaharini yang tersisa ini tidak terjadi kondisi yang dapat menurunkan citranya di mata rakyat. “Risma harus bisa menjaga elektabilitasnya," pungkasnya. n bi

http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Ditinggal-PDIP,-PKS-Siap-Rebut-Risma;c14356d351f863810ffe65d920ad198876e5a809d9f712d25e55667170dbd0d

. tai cox paling cuma ndopleng jenenge emak risma tok partai muna